Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024. Uraian lebih lanjut mengenai APBD dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 3 jdih.kendalkab.go.id
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp2.554.502.569.720,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp194.964.376.145,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.749.466.945.865,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :
Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :
Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 20 September 2024 BUPATI KENDAL, Cap ttd DICO M GANINDUTO Diundangkan di Kendal pada tanggal 20 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap ttd SUGIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (4-296/2024) 10 jdih.kendalkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 I. UMUM. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Bupati dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, menyebutkan bahwa Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama. Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Disamping itu, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud, perubahan APBD dapat dilakukan karena adanya :
Membuka PDF…