DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Tanggung Jawab, Asas, Dan Tujuan, Pencegahan Penyakit, Penanggulangan Penyakit, Sumber Daya Kesehatan, Koordinasi, Jejaring Kerja, Dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Penelitian Dan Pengembangan, Pemantauan Dan Evaluasi, Pencatatan Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Kendal dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa/wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang- Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373); 2
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 3
17.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1989 Seri D No.1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Kendal. 4
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
7.Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
8.Penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
9.Surveilans PTM adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian faktor risiko dan PTM serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatannya untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
10.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
11.Pencegahan Penyakit adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat preventif, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, yang ditujukan untuk menghindari atau mengurangi risiko dan dampak buruk akibat penyakit.
12.Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar-daerah maupun antar-negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
13.Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular.
14.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
15.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit. 5

Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kemanusiaan;
b.manfaat;
c.berdayaguna;
d.keadilan;
e.kesejahteraan;
f.partisipatif; dan
g.non diskriminatif.

Pasal 4

Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.melindungi masyarakat dari penyakit;
b.meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat; dan
c.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanggulangan yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan.

BAB III

PENCEGAHAN PENYAKIT

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan Penyakit yang diselenggarakan melalui kegiatan yang meliputi :
1. a.pengendalian faktor risiko;
2. b.deteksi dini;
3. c.pemberian kekebalan atau imunisasi; dan/atau
4. d.pemberian obat pencegahan secara masal.
(2)Upaya Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan kegiatan Promosi Kesehatan dan surveilans kesehatan.

Pasal 6

(1)Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap perilaku masyarakat dan lingkungan untuk memutus rantai penularan atau mencegah terjadinya penyakit, dengan cara :
1. a.perbaikan kualitas media lingkungan;
2. b.pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
3. c.rekayasa lingkungan;
4. d.peningkatan daya tahan tubuh; dan
5. e.perubahan perilaku masyarakat.
(2)Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menemukan faktor risiko dan penyakit sedini mungkin pada individu dan/atau kelompok 6 masyarakat secara rutin melalui wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan.
(3)Pemberian kekebalan atau imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
(4)Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (Neglected Tropical Disease/NTD) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah untuk mematikan sumber/agen penular penyakit dan memutus rantai penularan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengendalian faktor risiko, deteksi dini, pemberian kekebalan atau imunisasi, dan pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENANGGULANGAN PENYAKIT

Pasal 8

(1)Kelompok PTM berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi:
1. a.penyakit keganasan;
2. b.penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
3. c.penyakit sistem saraf;
4. d.penyakit sistem pernapasan;
5. e.penyakit sistem sirkulasi;
6. f.penyakit mata dan adnexa;
7. g.penyakit telinga dan mastoid;
8. h.penyakit kulit dan jaringan subkutanius;
9. i.penyakit sistem musculoskeletal dan jaringan penyambung;
10. j.penyakit sistem genitourinaria;
11. k.penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
12. l.penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
(2)Kelompok PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis PTM sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) yang berlaku. 7

Pasal 9

(1)Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular dikelompokkan menjadi :
1. a.penyakit menular langsung; dan
2. b.penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
(2)Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas :
1. a.difteri;
2. b.pertusis;
3. c.tetanus;
4. d.polio;
5. e.campak;
6. f.typhoid;
7. g.kolera:
8. h.rubella;
9. i.Yellow Fever;
10. j.influensa;
11. k.meningitis;
12. l.tuberkulosis;
13. m.hepatitis;
14. n.penyakit akibat Pneumokokus;
15. o.penyakit akibat Rotavirus;
16. p.penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
17. q.penyakit virus ebola;
18. r.MERS-CoV;
19. s.infeksi saluran pencernaan;
20. t.infeksi menular seksual;
21. u.infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
22. v.infeksi saluran pernafasan;
23. w.kusta; dan
24. x.frambusia.
(3)Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
(4)Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.malaria;
2. b.demam berdarah;
3. c.chikungunya;
4. d.filariasis dan kecacingan;
5. e.schistosomiasis;
6. f.japanese enchepalitis;
7. g.rabies;
8. h.antraks 8
9. i.pes;
10. j.toxoplasma;
11. k.leptospirosis;
12. l.flu Burung (Avian Influenza); dan
13. m.West Nile.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…