DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kendal yang meliputi: Ketentuan Umum; Wewenang Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; Sistem Informasi Jasa Konstruksi; Penerbitan Izin Usaha; Pemantauan dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktifitas ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional Indonesia;
c.bahwa sebagai upaya dalam menjalankan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada sub urusan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka perlu mengatur pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Kendal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kendal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN KENDAL. 3 jdih.kendalkab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
5.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
6.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
7.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
8.Pekerjaan Konstruksi adarah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan- kembali suatu bangunan.
9.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
10.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
11.Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
12.Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Asas-asas dalam pembinaan jasa konstruksi adalah :

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.kesetaraan;
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.profesionalitas;
g.kemandirian;
h.keterbukaan; 4 jdih.kendalkab.go.id
i.kemitraan;
j.keamanan dan keselamatan;
k.kebebasan;
l.pembangunan berkelanjutan; dan
m.wawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan pembinaan Jasa Konstruksi dimaksudkan untuk:

a.mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
c.menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
d.menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
e.menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Pengaturan pembinaan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

a.menjadi acuan pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan di Daerah; dan
b.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Wewenang Pemerintah Daerah dalam pembinaan jasa konstruksi meliputi :
1. a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
2. b.penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. c.penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
4. d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi; 5 jdih.kendalkab.go.id
5. e.memberikan penghargaan kepada pelaku jasa konstruksi yang telah mendapatkan pembinaan di daerah dengan mengacu pada kualitas jasa konstruksi, pengembangan teknologi, inovasi, dan melestarikan lingkungan hidup; dan
6. f.wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi;
2. b.pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan jasa konstruksi di lingkup Daerah.

BAB IV

PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.
(2)Pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
1. a.teknisi atau analis; dan
2. b.operator.
(3)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi tahapan :
1. a.identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;
2. b.penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
3. c.sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
4. d.pelaksanaan pelatihan;
5. e.fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
6. f.pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(4)Pelatihan tenaga terampil konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait. 6 jdih.kendalkab.go.id

Pasal 8

(1)Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien dengan Standar Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi semua pelaku usaha jasa konstruksi yang telah berizin.

BAB V

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah menyediakan sistem informasi jasa konstruksi dalam mewujudkan transparansi dan pembinaan Jasa Konstruksi.
(2)Penyelenggaraan jasa penyediaan data dan informasi jasa konstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.
(3)Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi.
(4)Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi tahapan :
1. a.identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
2. b.pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. c.analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
4. d.pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi.

BAB VI

PENERBITAN IZIN USAHA

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar.
(2)Izin usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar. 7 jdih.kendalkab.go.id

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…