DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.538.106.131.219,00 bertambah/berkurang sebesar Rp266.634.061.727, 00 sehingga menjadi Rp 2.804.740.192.946,00, sumber pendapatan daerah, belanja daerah, keadaan darurat, keperluan mendesak dan daftar lampiran

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 3 jdih.kendalkab.go.id

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.538.106.131.219,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar seratus enam juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp 266.634.061.727,00 (dua ratus enam puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp 2.804.740.192.946,00, (dua triliun delapan ratus empat miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah
1. 1.semula Rp2.440.165.813.709,00
2. 2.bertambah/(berkurang) (Rp51.227.738.155,00) jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.388.938.075.554,00
b.Belanja Daerah
1. 1.semula Rp2.507.706.131.219,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp266.098.061.727,00 jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.773.804.192.946,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan pembiayaan a) semula Rp97.940.317.510,00 b) bertambah/(berkurang) Rp317.861.799.882,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp415.802.117.392,00
2. 2.Pengeluaran pembiayaan a) semula Rp30.400.000.000,00 b) bertambah/(berkurang) Rp536.000.000,00 4 jdih.kendalkab.go.id jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp30.936.000.000,00 jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp384.866.117.392,00 sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a.Pendapatan asli daerah
1. 1.semula Rp565.639.024.396,00
2. 2.bertambah/(berkurang) (Rp35.562.548.642,00) jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp530.076.475.754,00
b.Pendapatan transfer
1. 1.semula Rp1.866.726.789.313,00
2. 2.bertambah/(berkurang) (Rp15.665.189.513,00) jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.851.061.599.800,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. 1.semula Rp7.800.000.000,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp0,00 jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp7.800.000.000,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah;
  1. 1.semula Rp301.061.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) (Rp44.961.000.000,00) jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp256.100.000.000,00
2. b.Retribusi daerah;
  1. 1.semula Rp30.082.300.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp732.182.000,00 jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp30.814.482.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  1. 1.semula Rp19.000.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp5.875.135.754,00 jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp24.875.135.754,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  1. 1.semula Rp215.495.724.396,00 5 jdih.kendalkab.go.id
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp2.791.133.604,00 jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp218.286.858.000,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
1. a.Transfer pemerintah pusat
  1. 1.semula Rp1.675.014.224.313,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) (Rp15.665.189.513,00) jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.659.349.034.800,00
2. b.Transfer antar daerah
  1. 1.semula Rp191.712.565.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp0,00 jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp191.712.565.000,00
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah:
1. a.semula Rp7.800.000.000,00
2. b.bertambah/(berkurang) Rp0,00 jumlah hibah setelah perubahan Rp7.800.000.000,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

a.Belanja operasional;
1. 1.semula Rp1.805.484.996.008,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp134.474.176.865,00 jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.939.959.172.873,00
b.Belanja modal;
1. 1.semula Rp244.669.977.156,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp123.708.463.305,00 jumlah belanja modal setelah perubahan Rp368.378.440.461,00
c.Belanja tidak terduga;
1. 1.semula Rp8.250.000.000,00
2. 2.bertambah/(berkurang) (Rp2.972.200.000,00) jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.277.800.000,00
d.Belanja transfer;
1. 1.semula Rp449.301.158.055,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp10.887.621.557,00 jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp460.188.779.612,00

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai 6 jdih.kendalkab.go.id
  1. 1.semula Rp1.121.217.521.925,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) (Rp37.359.281.901,00) jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.083.858.240.024,00
2. b.Belanja barang dan jasa
  1. 1.semula Rp599.454.932.083,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp169.990.989.364,00 jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp769.445.921.447,00
3. c.Belanja hibah
  1. 1.semula Rp79.262.542.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp1.679.069.402,00 jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp80.941.611.402,00
4. d.Belanja bantuan sosial
  1. 1.semula Rp5.550.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp163.400.000,00 jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp5.713.400.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
1. a.Belanja modal tanah
  1. 1.semula Rp23.330.835.018,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp8.267.565.000,00 jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp31.598.400.018,00
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin
  1. 1.semula Rp62.728.736.199,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp39.421.663.828,00 jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp102.150.400.027,00
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung
  1. 1.semula Rp58.664.413.454,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp30.406.201.740,00 jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp89.070.615.194,00
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  1. 1.semula Rp78.654.369.485,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp56.565.927.939,00 jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp135.220.297.424,00
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya
  1. 1.semula Rp21.291.623.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) (Rp10.952.895.202,00) jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp10.338.727.798,00 7 jdih.kendalkab.go.id
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.semula Rp8.250.000.000,00
2. b.bertambah/(berkurang) (Rp2.972.200.000,00) jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.277.800.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil
  1. 1.semula Rp33.664.330.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) (Rp516.609.743,00) jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp33.147.720.257,00
2. b.Belanja bantuan keuangan.
  1. 1.semula Rp415.636.828.055,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp11.404.231.300,00 jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp427.041.059.355,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a.Penerimaan pembiayaan
1. 1.semula Rp97.940.317.510,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp317.861.799.882,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp415.802.117.392,00
b.Pengeluaran pembiayaan.
1. 1.semula Rp30.400.000.000,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp536.000.000,00 jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp30.936.000.000,00

Pasal 8

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realiasasi anggaran dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 8 jdih.kendalkab.go.id
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Target dan Indikator;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Perubahan APBD;
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Perubahan APBD;
i.Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
l.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; 9 jdih.kendalkab.go.id
n.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
o.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
p.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 5 Oktober 2022 BUPATI KENDAL, cap ttd DICO M GANINDUTO Diundangkan di Kendal pada tanggal 5 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, cap ttd SUGIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (5-227/2022)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…