DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi yang meliputi tujuan, hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan investor, kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan, tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, pelaporan dan evaluasi, peran serta masyarakat/badan hukum, sinergisitas/kerjasama daerah, pembiayaan dan ketentuan penutup. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9.Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada 3 jdih.kendalkab.go.id Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
10.Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
11.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
12.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:

a.mendorong peningkatan investasi di Daerah;
b.memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
c.memberikan dukungan kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi sehingga tercipta lapangan kerja serta terwujud peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas;
e.efektif dan efisien; dan
f.asas umum pemerintahan yang baik.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT DAN INVESTOR

Pasal 4

(1)Dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, Masyarakat dan Investor berhak :
1. a.mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; 4 jdih.kendalkab.go.id
2. b.mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
3. c.mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi di Daerah;
4. d.mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
5. e.mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, Masyarakat dan Investor wajib:
1. a.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
2. b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. c.membuat laporan tentang kegiatan investasi dan menyampaikannya kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang investasi;
4. d.menghormati tradisi budaya adat sekitar lokasi kegiatan usaha Investasi; dan
5. e.memiliki kantor dan/atau kantor perwakilan di Daerah.
(3)Dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, Masyarakat dan Investor bertanggung jawab:
1. a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;
3. c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang dapat merugikan negara;
4. d.menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan budaya masyarakat setempat;
5. e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
6. f.turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah terutama masyarakat setempat.

Pasal 5

(1)Setiap Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi dan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau 5 jdih.kendalkab.go.id ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan/atau
2. b.penghentian Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
n.berorientasi ekspor; dan/atau
o.berada pada Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; 6 jdih.kendalkab.go.id
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI YANG DIBERIKAN

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak Daerah dan/atau sanksinya;
2. b.pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Retribusi Daerah dan/atau sanksinya;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 7 jdih.kendalkab.go.id
(2)diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam hal Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan usahanya di dalam Kawasan Ekonomi Khusus diberikan insentif berupa pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

a.pengajuan permohonan;
b.verifikasi; dan
c.pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Pasal 11

Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…