DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kebijakan, Strategi, Dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan; Upaya Penanggulangan Kemiskinan; Data Penanggulangan Kemiskinan; Pelaksanaan; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Pengawasan, Monitoring, Dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari tujuan bernegara adalah membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, sehingga diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan serta didukung dengan keterpaduan program antar para pemangku kepentingan;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, dan terprogram secara terpadu serta berkelanjutan, diperlukan pengaturan penanggulangan kemiskinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk fakir miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia 3 jdih.kendalkab.go.id usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
6.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7.Kelompok Rentan adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
8.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
9.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10.Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11.Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya melalui usaha mikro dan kecil.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16.Data Kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan Fakir Miskin.
17.Pendataan Fakir Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 4 jdih.kendalkab.go.id

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.objektif;
b.transparan;
c.keadilan; dan
d.akuntabel.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.pemberdayaan;
b.partisipatif;
c.sinergi;
d.terukur;
e.transparan dan akuntabel; dan
f.berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.
(3)Perangkat Daerah menyelenggarakan Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;
b.meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan; dan
c.meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan.

Pasal 6

(1)Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.pengurangan beban pengeluaran individu atau keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan;
2. b.peningkatan kemampuan dan pendapatan individu atau keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan;
3. c.pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan 5 jdih.kendalkab.go.id
4. d.sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Kegiatan yang mendukung stratregi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikembangkan melalui:
1. a.mengelola Data Kemiskinan secara akurat;
2. b.membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.memenuhi kebutuhan dasar keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan; dan
4. d.meningkatkan kemampuan keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan dalam mengembangkan potensi.

Pasal 7

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada:

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.kelompok masyarakat; dan/atau
d.masyarakat.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

(1)Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan melalui:
1. a.program Perlindungan Sosial;
2. b.program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin;
3. c.program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil; dan
4. d.program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
(2)Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan peran serta pemangku kepentingan.
(3)Upaya Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 9

(1)Program Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan.
(2)Program Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kegiatan:
1. a.pemenuhan kebutuhan dasar sandang dan pangan;
2. b.penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
3. c.penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
4. d.pelayanan sosial;
5. e.penyediaan akses perumahan dan permukiman; 6 jdih.kendalkab.go.id dan/atau
6. f.perlindungan rasa aman.

Pasal 10

(1)Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.
(2)Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kegiatan:
1. a.bimbingan teknis peningkatan ketrampilan;
2. b.penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
3. c.penyediaan akses modal usaha;
4. d.penyediaan tenaga pendamping sosial dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat; dan
5. e.pelatihan penguatan usaha, penyediaan akses modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…