DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp Rp2.594.635.396.934,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 SALINAN jdih.kendalkab.go.id 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kendal.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
9.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp Rp2.594.635.396.934,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(3)Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.544.635.396.934,00
2. b.Belanja Daerah Rp2.594.635.396.934,00 (-) defisit (Rp50.000.000.000,00)
3. c.Pembiayaan Daerah :
  1. 1.penerimaan Pembiayaan Rp50.000.000.000,00
  2. 2.pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 (-) Pembiayaan netto Rp50.000.000.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.544.635.396.934,00 (dua triliun lima ratus empat puluh empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp800.239.693.373,00 (delapan ratus miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 4
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp511.493.922.628,00 (lima ratus sebelas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp260.507.220.745,00 (dua ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.010.550.000,00 (dua puluh lima miliar sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.228.000.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.744.395.703.561,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.611.530.067.000,00 (satu triliun enam ratus sebelas milyar lima ratus tiga puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.865.636.561,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 5
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.594.635.396.934,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.979.902.772.814,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.314.475.657.111,00 (satu triliun tiga ratus empat belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp558.811.497.703,00 (lima ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp104.715.618.000,00 (seratus empat miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah). 6

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp254.580.496.859,00 (dua ratus lima puluh empat milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.664.109.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.217.758.538,00 (empat puluh sembilan milyar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.053.553.749,00 (tujuh puluh satu milyar lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.147.963.572,00 (seratus tujuh belas milyar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.847.112.000,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…