DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran Cadangan Pangan, Organisasi Pelaksana, Mekanisme Penyelenggaraan Cadangan Pengan Pemerintah Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 3 jdih.kendalkab.go.id termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas :

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.ketahanan;
d.keamanan;
e.manfaat;
f.pemerataan;
g.berkelanjutan; dan
h.keadilan.

Pasal 3

Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan.

Pasal 4

Tujuan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a.meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan;
b.memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan atau kekurangan pangan karena bencana alam;
c.meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan bencana alam; 4 jdih.kendalkab.go.id
d.mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, dan kondisi darurat; dan
e.menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat.

Pasal 5

Ruang lingkup tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sasaran Cadangan Pangan;
b.organisasi pelaksana;
c.mekanisme penyelenggaraan Cadangan Pangan;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pembiayaan; dan
f.pelaporan.

BAB II

SASARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah mayarakat yang mengalami :

a.kekurangan pangan, gejolak harga; dan
b.keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan.
(2)Dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pasal 8

(1)Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 5 jdih.kendalkab.go.id
1. a.Pengarah:
2. b.Penanggung jawab;
3. c.Ketua;
4. d.Wakil Ketua;
5. e.Sekretaris;
6. f.Anggota;
(3)Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pertimbangan dalam penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Mekanisme penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah meliputi :

a.perencanaan;
b.pengadaan;
c.pengelolaan; dan
d.penyaluran.

Pasal 10

(1)Perencanaan cadangan pangan Pemerintah Daerah diusulkan sesuai perhitungan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang didasarkan pada kriteria :
1. a.jumlah penduduk;
2. b.konsumsi beras per kapita per tahun; dan
3. c.proporsi terhadap cadangan beras nasional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah. 6 jdih.kendalkab.go.id
(2)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gabah.
(3)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
(4)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…