DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kendal

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bentuk dan Tata Cara Penyertaan Modal, Modal Dasar, dan Jumlah Penyertaan Modal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan adanya perubahan bentuk badan hukum perseroan menjadi perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal memandang perlu memenuhi modal dasar perusahaan melalui penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kendal; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN KENDAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kendal yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kendal (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kendal yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Kendal.

Pasal 2

Penyertaan modal daerah dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah kepada PT BPR BKK Kendal (Perseroda) bertujuan untuk:

a.memperkuat struktur permodalan;
b.meningkatkan layanan akses permodalan; dan
c.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

BENTUK DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Kendal (Perseroda) dilaksanakan dalam bentuk uang. 4

Pasal 5

Tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MODAL DASAR

Pasal 6

(1)Modal dasar PT BPR BKK Kendal (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah).
(2)Kepemilikan modal dasar PT BPR BKK Kendal (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan:
1. a.Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% (lima puluh satu persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan
2. b.Pemerintah Daerah sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Modal disetor sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 8

(1)Kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK Kendal (Perseroda) dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sebesar Rp32.360.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
(2)Pemenuhan kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK Kendal (Perseroda) akan dipenuhi dan dianggarkan dalam APBD secara bertahap sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut.
1. a.Tahun 2024 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah); dan
2. b.Tahun 2025 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
(3)Pemenuhan kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari deviden yang diterima Pemerintah Daerah dari PT BPR BKK Kendal (Perseroda) pada tahun anggaran berkenaan. 5
(4)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada semester I tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 10 Juli 2023 BUPATI KENDAL, cap ttd DICO M GANINDUTO Diundangkan di Kendal pada tanggal 10 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, cap ttd SUGIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (6-101/2023) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN KENDAL I. UMUM. Berdasarkan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengamanatkan agar Badan Usaha Milik Daerah yang ada harus disesuaikan, termasuk di dalamnya adalah PD BPR BKK Kendal yang dimiliki bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal. Untuk melaksanakan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, dimana bentuk badan hukum PD BPR BKK berubah menjadi PT BPR BKK Kendal (Perseroda). Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal kepada PT BPR BKK Kendal (Perseroda) sehingga mampu meningkatkan kemampuan penyediaan akses permodalan dan pelayanan sektor jasa keuangan pada masyarakat serta dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun peraturan daerah yang menetapkan besaran penyertaan modal daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kendal. II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019