DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam peraturan ini diatur APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Berjumlah Rp2.714.152.387.373,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2024 2 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. 3

Pasal 2

(1)APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp2.714.152.387.373,00 (dua triliun tujuh ratus empat belas miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 2.599.152.387.373,00
2. b.Belanja Daerah Rp 2.709.952.387.373,00 (-) defisit (Rp 110.800.000.000,00)
3. c.Pembiayaan Daerah :
  1. 1.penerimaan Pembiayaan Rp 115.000.000.000,00
  2. 2.pengeluaran Pembiayaan Rp 4.200.000.000,00 (-) Pembiayaan netto Rp 110.800.000.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.599.152.387.373,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp636.839.693.373,00 (enam ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp368.932.924.435,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.575.569.038,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.561.400.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). 4
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.769.799.900,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.962.312.694.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.818.611.792.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.700.902.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.709.952.387.373,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer. 5

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.069.956.250.288,00 (dua triliun enam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.252.343.441.285,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp724.014.278.503,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar empat belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp85.533.730.500,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.064.800.000,00 (delapan miliar enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp216.259.051.229,00 (dua ratus enam belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.675.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.578.039.980,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh 6 puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.879.524.650,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.657.283.099,00 (empat puluh satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.409.203.500,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp416.237.085.856,00 (empat ratus enam belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.693.201.455,00 (empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.543.884.401,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…