DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 155

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Permodalan; Organ Perumda Air Minum Tirto Penguripan; Pegawai Perumda Air Minum Tirto Panguripan; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Tahun Buku, Perencanaan dan Laporan Kegiatan Usaha; Penggunaan Laba; Penggunaan Laba Perumda Air Minum Tirto Panguripan Untuk Tanggung Jawab Sosial; Kepailitan; Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Tarif; Asosiasi; Kerja Sama, Pinjaman, perluasan Usaha dan Pengaduan Barang dan Jasa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ”Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 3 jdih.kendalkab.go.id Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 4 jdih.kendalkab.go.id
6.Perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirto Panguripan adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Kendal dan tidak terbagi atas saham.
8.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
9.Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirto Panguripan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirto Panguripan.
11.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirto Panguripan yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirto Panguripan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirto Panguripan serta mewakili Perumda Air Minum Tirto Panguripan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
12.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BUMD.
13.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
14.Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
15.Tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirto Panguripan yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal. 5 jdih.kendalkab.go.id

BAB II

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ”Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal berubah menjadi Perumda Air Minum Tirto Panguripan.
(2)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perumda Air Minum Tirto Panguripan.
(3)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Air Minum Tirto Panguripan dan selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirto Panguripan.
(4)Lambang dan Logo Perumda Air Minum Tirto Panguripan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Tirto Panguripan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten.
(2)Untuk menunjang efektivitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirto Panguripan dapat membuka kantor cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah kecamatan.
(3)Untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan, kantor cabang dapat membuka unit pelayanan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang dan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud perubahan bentuk badan hukum perusahaan menjadi Perumda Air Minum Tirto Panguripan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah membantu Pemerintah 6 jdih.kendalkab.go.id Daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di daerah dan sekitarnya.

Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk badan hukum perusahaan menjadi Perumda Air Minum Tirto Panguripan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi perkembangan perekonomian Daerah berupa pelayanan air minum yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Tirto Panguripan mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelayanan air minum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha di penyediaan, pengelolaan, pendistribusian dan pelayanan air minum oleh Perumda Air Minum Tirto Panguripan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 7

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Air Minum Tirto Panguripan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
1. a.memproduksi air minum;
2. b.mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
3. c.mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum; dan
4. d.membentuk dan mengembangkan unit usaha lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Perumda Air Minum Tirto Panguripan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perumda Air Minum Tirto Panguripan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 7 jdih.kendalkab.go.id

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirto Panguripan ditetapkan sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal disetor oleh Pemerintah Daerah pada saat perubahan bentuk badan hukum perusahaan menjadi Perumda Air Minum Tirto Panguripan adalah sebesar Rp 53.540.566.562,87 (lima puluh tiga milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

(1)Sumber modal Perumda Air Minum Tirto Panguripan terdiri dari :
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari :
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi :
1. a.kapitalisasi cadangan;dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Isi peraturan

Teks155PDFHirarki

Memuat teks peraturan…