DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan dan Pembangunan Pasar Rakyat Bab III Kelembagaan Pasar Rakyat Bab IV Pemakaian Tempat Usaha Bab V Nama Pasar dan Jenis Dagangan Bab VI Penempatan dan Penataan Pedagang/Pelaku Usaha Bab VII Hak, Kewajiban dan Larangan Bab VIII Sanksi Administrasi Bab IX Tata Tertib Bab X Data dan Informasi Bab XI Pembinaan dan Pengawasan Bab XII Pengelolaan Pasar Rakyat Bab XIII Penyidikan Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Kendal. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar. 3 jdih.kendalkab.go.id
6.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
7.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8.Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
9.Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Strategis Dinas, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas, adalah dokumen perencanaan Dinas yang membidangi pengelolaan pasar untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Dinas, yang selanjutnya disebut Renja Dinas, adalah dokumen perencanaan Dinas yang membidangi pengelolaan pasar untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Surat Keterangan Menempati Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SKMTU, adalah pemberian keterangan untuk menempati atau menggunakan tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Rakyat.
15.Surat Tanda Pemakaian Kios yang selanjutnya disebut STPK adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan berupa kios yang berada di lingkungan Pasar Rakyat.
16.Surat Tanda Pemakaian Los yang selanjutnya disebut STPL adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan berupa los yang berada di lingkungan Pasar Rakyat.
17.Pedagang adalah setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
18.Bangunan Pasar Rakyat adalah semua bangunan gedung di Pasar Rakyat yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainya.
19.Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas di Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat. 4 jdih.kendalkab.go.id

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.persamaan di depan hukum
d.kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan; dan
g.persaingan yang sehat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan Pasar Rakyat meliputi :

a.menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
d.menciptakan Pasar Rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
e.mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 5

Kriteria Pasar Rakyat antara lain :

a.transaksi dilakukan secara tawar menawar;
b.tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama;
c.sistem pembayaran dalam transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan non tunai (cashless).

BAB II

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT

Pasal 6

(1)Bupati melalui Kepala Dinas melakukan perencanaan Pasar Rakyat. 5 jdih.kendalkab.go.id
(2)Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 7

(1)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
1. a.penentuan lokasi;
2. b.penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
3. c.sarana pendukung.
(2)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan pasar baru.
(3)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk revitalisasi pasar lama.

Pasal 8

Perencanaan fisik dalam pembangunan pasar baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
(2)Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
1. a.Sistem penarikan retribusi/tarif pelayanan pasar;
2. b.Sistem keamanan dan ketertiban;
3. c.Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
4. d.Sistem perparkiran;
5. e.Sistem pemeliharaan sarana pasar;
6. f.Sistem penteraan; dan
7. g.Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 10

(1)Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
(2)Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Dinas dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…