DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 3 jdih.kendalkab.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.598.959.057.603,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Daerah Rp 2.484.039.184.489,00
2. b.Belanja Daerah Rp 2.572.959.057.603,00 (-) Defisit/surplus (Rp 88.919.873.114,00)
3. c.Pembiayaan Daerah :
  1. 1.Penerimaan Pembiayaan Rp 114.919.873.114,00
  2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Rp 26.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 88.919.873.114,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.484.039.184.489,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh empat milyar tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 4 jdih.kendalkab.go.id

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp601.223.377.542,00 (enam ratus satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.367.099.980,00 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.667.041.330,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.113.824.467,00 (dua puluh dua milyar seratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp221.075.411.765,00 (dua ratus dua puluh satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.874.815.806.947,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.683.103.241.947,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh tiga milyar seratus tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp191.712.565.000,00 (seratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang terdiri atas : 5 jdih.kendalkab.go.id
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.572.959.057.603,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.783.845.136.831,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.693.432.751,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp649.780.279.080,00 (enam ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp130.119.425.000,00 (seratus tiga 6 jdih.kendalkab.go.id puluh milyar seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.252.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp347.020.305.250,00 (Tiga ratus empat puluh tujuh milyar dua puluh juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset lainnya;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.427.638.000,00 (lima milyar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.523.473.939,00 (seratus enam puluh dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp162.628.561.226,00 (seratus enam puluh dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.062.759.893,00 (Enam puluh lima milyar enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.377.872.192,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. 7 jdih.kendalkab.go.id

Pasal 11

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp433.843.615.522,00 (empat ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.803.414.131,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga juta empat ratus empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah)
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 398.040.201.391,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar empat puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…