DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB III PENCEGAHAN RABIES BAB IV PEMBERANTASAN RABIES

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebiasaan memelihara hewan pembawa penyakit rabies oleh masyarakat Kabupaten Kepahiang tanpa disertai dengan standar pengamanan serta tidak diikuti dengan vaksinasi rabies, akan mengganggu ketentraman dan kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Kepahiang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Rabies; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran https://jdih.kepahiangkab.go.id Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 l Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoriesia Nomor 5356);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah DPRD Kabupaten Kepahiang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. https://jdih.kepahiangkab.go.id
7.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
8.Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
9.Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
10.Penanggulangan penyakit rabies adalah upaya yang dilakukan untuk membebaskan Daerah dari ancaman penyakit rabies melalui tindakan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit rabies.
11.Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies.
12.Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai HPR berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar- menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial.
13.Pemeliharaan HPR adalah kegiatan pemeliharaan, yang mencakup penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, perawatan kesehatan dan peredaran.
14.Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
15.Peredaran adalah rangkaian kegiatan memasukan atan mengeluarkan HPR dari dan ke Daerah, antar kecamatan dalam lingkup Daerah melalui rangkaian kegiatan penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
16.Vaksin adalah vaksin rabies yang digunakan untuk vaksinasi HPR.
17.Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada HPR.
18.Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
19.Tanda vaksinasi adalah tanda berupa kalung yang dikenakan pada HPR yang telah divaksinasi.
20.Tim koordinasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang dipimpin langsung oleh Bupati dalam penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
21.Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifıkat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
22.Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan. https://jdih.kepahiangkab.go.id

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan penyakit rabies meliputi tindakan:

a.membebaskan Daerah dari ancaman penyakit rabies;
b.menurunkan angka rabies pada manusia dan hewan;
c.menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit rabies;
d.mencegah kasus kematian akibat rabies; dan
e.melindungi kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pencegahan rabies;
c.pemberantasan rabies;
d.pengawasan peredaran HPR;
e.penanganan rabies pada manusia;
f.peran serta masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.pendanaan;
i.sanksi administratif;
j.ketentuan penyidikan; dan
k.ketentuan pidana.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penyakit rabies meliputi:
1. a.melakukan pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan pelaporan rabies di Daerah;
2. b.melakukan pengawasan pemeliharaan HPR;
3. c.melakukan penutupan dan pencabutan Daerah wabah rabies dalam Daerah;
4. d.melakukan pengawasan pemasukan HPR ke dalam wilayah Daerah;
5. e.melakukan pengawasan pengeluaran HPR dari dan ke luar Daerah; dan
6. f.melakukan pendepopulasian dan eleminasi HPR.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lain yang berbatasan.

BAB III

PENCEGAHAN RABIES

Pasal 5

Pencegahan penyakit rabies dilakukan dengan cara:

a.pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar Daerah;
b.pengawasan pemeliharaan HPR; https://jdih.kepahiangkab.go.id
c.pemeliharaan HPR; dan
d.komunikasi, informasi dan edukasi penyakit rabies.

Pasal 6

(1)Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen berupa surat yang berhubungan dengan HPR, yang meliputi:
1. a.rekomendasi pemasukan dari Dinas;
2. b.rekomendasi pengeluaran dari daerah asal;
3. c.sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang dari tempat pengeluaran; dan
4. d.surat keterangan vaksinasi rabies dari daerah asal dengan ketentuan vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan.
(2)Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaporkan oleh pemilik HPR dan diserahkan fotokopi dokumennya kepada petugas check point di Daerah.
(3)Dalam hal pemilik HPR tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan:
1. a.penolakan terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b dan/atau huruf c.
1. b.vaksinasi HPR di Daerah, terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 7

(1)Pengawasan pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui registrasi HPR.
(2)Registrasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 8

(1)Pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR, paling sedikit meliputi:
1. a.penyediaan tempat hidup;
2. b.pemberian makanan; dan
3. c.perawatan kesehatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Setiap pemilik, orang dan/atau badan yang menguasai HPR wajib:
1. a.memiliki Kartu Registrasí HPR;
2. b.memvaksin hewan peliharaan secara berkala dengan vaksin rabies;
3. c.memiliki kartu vaksinasi rabies;
4. d.memelihara hewan di dalam pekarangan rumah; https://jdih.kepahiangkab.go.id
5. e.mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan umum dan tempat umum; dan/atau
6. f.apabila membawa HPR ke luar kandang atau pekarangan rumah harus diikat memakai rantai yang lazim untuk HPR.
(2)Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melaporkan kasus gigitan HPR dan/atau HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Dinas.

Pasal 10

(1)HPR yang berkeliaran di jalan umum dan tempat umum yang tidak memakai tanda vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f ditangkap dan dimasukan ke tempat penampungan Dinas.
(2)HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selama dalam penampungan.
(3)Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sesudah hari penangkapan tidak ada permıntaan pengembalian dari pemilik, HPR tersebut dinyatakan sebagai hewan liar.
(4)HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diserahkan kepada pihak lain yang berminat untuk memelihara HPR setelah dinyatakan bebas rabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam penahanan.
(5)Dalam hal tidak terdapat peminat sebagaimana dimaksud pada mengam ayat (4), HPR selanjutnya menjadi milik Pemerintah Daerah untuk dipelihara, dilakukan depopulasi dan/atau dieliminasi.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…