DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepahiang

regulasi_utama

Ringkasan

Berdasarkan Ketentuan Tentang Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah masih banyak yang belum berdaya, karena itu harus ada upaya perlindungan dan pemberdayaan secara berencana dan berkelanjutan dari Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat menyelenggarakan sistem perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pertanian daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Bag. Hukum & HAM / 2019 2 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Kepahiang.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanaan tugas dan fungsi pembangunan pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.
6.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan.
7.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
8.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Bag. Hukum & HAM / 2019 3 pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
9.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau perternakan dalam suatu agroekosistem.
10.Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
11.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
12.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
13.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
20.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani Komoditas Pertanian dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya ;
c.memberikan kepastian usaha tani;
d.melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 3

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi :

a.perencanaan; Bag. Hukum & HAM / 2019 4
b.perlindungan petani ;
c.pemberdayaan petani ;
d.pembiayaan dan pendanaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah petani ;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana; dan
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan Daerah;
2. b.rencana pembangunan pertanian Daerah; dan
3. c.rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani.
(2)Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pemenuhan prasarana dan sarana produksi ;
2. b.kepastian usaha;
3. c.jaminan harga komoditas ;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
7. g.asuransi pertanian.
(3)Strategi pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
7. g.penguatan Kelembagaan Petani.
(4)Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan Petani yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5)Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mempertimbangkan :
1. a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
2. b.peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah;

Pasal 6

Bag. Hukum & HAM / 2019 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan melibatkan petani.
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara hierarkhis mulai dari:
1. c.rencana perlindungan dan pemberdayaan Petani desa;
2. d.rencana perlindungan dan pemberdayaan Petani kecamatan;
3. e.rencana perlindungan dan pemberdayaan Petani kabupaten.
(4)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 7

(1)Rencana perlindungan dan pemberdayaan Petani Kabupaten menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani tingkat kecamatan.
(2)Rencana perlindungan dan pemberdayaan Petani kecamatan menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani tingkat desa.
(3)Rencana perlindungan dan pemberdayaan Petani kabupaten, kecamatan dan desa menjadi pedoman untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan Petani.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

(1)Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:
1. a.Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
2. b.Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanamam pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
3. c.Petani hortikultura dan pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…