DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut : a. Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren; b. Kewajiban; dan c. Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3), Pasal 46, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Kepahiang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Pesantren. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah duubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perubahan (Lembaran Negara SALINAN jdih.kepahiangkab.go.id 2 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 1);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 8); jdih.kepahiangkab.go.id 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG Dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang
4.DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepahiang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kepahiang.
5.Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
6.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9.Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
10.Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur. jdih.kepahiangkab.go.id 4
11.Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
12.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur non formal pada setiap jenjang dan tingkatan pendidikan.
14.Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan dan pemahaman Al-Qur'an.
15.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
16.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan system penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
17.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
18.Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman sebagai landasan dalam penyelenggaraan pesantren di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

a.memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Pesantren di Daerah;
b.mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pesantren untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;
c.meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pesantren di Daerah; dan
d.memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pesantren di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

jdih.kepahiangkab.go.id 5 Ruang lingkup Peraturan daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
b.Kewajiban; dan
c.Pendanaan.

BAB IV

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 5

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai atau sebutan lainnya;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala;dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 6

(1)Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
(2)Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
3. c.memberitahukan keberadaannya kepada Kepala Desa/Lurah, Camat dan Bupati; dan
4. d.mendaftarkan keberadaan Pesantren sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Pesantren didirikan sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah Kabupaten Kepahiang. jdih.kepahiangkab.go.id 6
(4)Dalam hal pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terpenuhi, Menteri memberikan izin terdaftar. Pondok atau Asrama Pesantren

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(3)Bangunan pondok atau asrama sebagaimana dimaksud aya (2) menyesuaikan dengan karakteristik daerah.
(4)Pemerintah Daerah memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pesantren kepada Bupati. Masjid atau Musala

Pasal 8

(1)Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pesantren kepada Bupati.

Pasal 9

(1)Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
(2)Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
(3)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
1. a.satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula; dan/atau
2. b.satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
(4)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya. jdih.kepahiangkab.go.id 7
(5)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk M’ahad A1y.
(6)Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Pasal 10

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019