DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Berdasarkan Ketentuan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; SALINAN Bag. Hukum & HAM / 2019 2

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN: Bag. Hukum & HAM / 2019 3 Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 4, 7, 11, 13, 14 dan 16 diubah, ditambah angka 17, 18 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kepahiang, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. 2.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
3. 3.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. 4.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran;
6. 6.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
7. 7.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial ;
8. 8.Dinas Pertanian Tipe B;
9. 9.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; Bag. Hukum & HAM / 2019 4
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
12. 12.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Persandian dan Statistik;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
15. 15.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perindustrian dan urusan Tenaga Kerja;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
17. 17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
18. 18.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan perhubungan;
19. 19.Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Penyuluhan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan Holtikultura dan Penyuluhan
20. 20.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunann dan Peternakan;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa & Politik Tipe A Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Bag. Hukum & HAM / 2019 5 Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang. Ditetapkan di Kepahiang pada tanggal 30 Desember 2019 BUPATI KEPAHIANG, Dto. HIDAYATTULLAH SJAHID Diundangkan di Kepahiang pada tanggal 30 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG Dto. ZAMZAMI. Z LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2019 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI BENGKULU : ( 8/71/2019 ) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setdakab Kepahiang, EKO SYAPUTRA, SH NIP. 197910042008041001

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…