DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

RPJMD berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. SISTEMATIKAN RPJMD, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Dalam hal terdapat perbedaan RKPD Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Daerah ini, maka RKPD Tahun Anggaran 2018 harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016- 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
14.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 8). Dengan Pertujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017-2021

BAB I

: PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang
2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
3.Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Provinsi.
4.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan untuk digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.

BAB II

: GAMBARAN UMU KONDISI DAERAH Memuat secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)RPJMD berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang memuat Rencana Kerja Pembangunan Daerah dala 1 (satu) tahun.
(3)Periodisasi pembangunan jangka menengah daerah adalah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 3

(1)Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
(2)Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun RKPD dan pedoman untuk penyusunan kebijakan APBD.

BAB III

: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan Keuangan Daerah BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Memuat permasalahan pembangunan daerah dan berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Menjelaskan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan.

Pasal 4

RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB XI

: PENUTUP

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendaliann dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2016-2021 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perbedaan RKPD Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Daerah ini, maka RKPD Tahun Anggaran 2018 harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Daerah ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan pedoman RKPD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Ditetapkan di Kepahiang pada tanggal : 31 Desember 2016 BUPATI KEPAHIANG, Ttd. HIDAYATTULLAH SJAHID Diundangkan di Kepahiang pada tanggal 31 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG ttd. ZAMZAMI ZUBIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 16

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…