DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4349);

2.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2011 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG SALINAN Bag. Hukum _Perda Nomor 2/2020 2 dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 huruf f dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri atas :

a.Pajak Hotel;
b.Pajak Restoran;
c.Pajak Hiburan
d.Pajak Reklame;
e.Pajak Penerangan Jalan;
f.dihapus;
g.Pajak Parkir;
h.dihapus
i.Pajak Sarang Burung Walet;
j.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan
k.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
1. 2.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf g dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
(2)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.Tontonan film;
2. b.Pagelaran kesenian, musik, tarian, dan/atau busana;
3. c.Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.Pameran;
5. e.Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.Dihapus;
8. h.Pacuan kuda, karapan sapi, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.Pertandingan olahraga.
  1. 3.Ketentuan Pasal 40 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Bag. Hukum _Perda Nomor 2/2020 3
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(3)Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah.
(4)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 54 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air;dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 116 dihapus, Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kepahiang. Ditetapkan di Kepahiang Pada tanggal 23 Maret 2020 BUPATI KEPAHIANG, Dto. HIDAYATTULLAH SJAHID Diundangkan di Kepahiang Pada tanggal 23 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, Dto. ZAMZAMI Z. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2020 NOMOR : 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI BENGKULU (2/4/2020) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setdakab Kepahiang, EKO SYAPUTRA, SH NIP. 197910042008041001 Bag. Hukum _Perda Nomor 2/2020 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan penetapan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, perlu meningkatkan kapasitas kemandirian Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ; II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Bag. Hukum _Perda Nomor 2/2020 5 Cukup Jelas. Huruf h Cukup Jelas. Huruf i Cukup Jelas. Huruf j Cukup Jelas. Huruf k Cukup Jelas. Huruf l Cukup Jelas. Huruf m Cukup Jelas. Huruf n Pelayanan kesehatan lain-lainnya meliputi home visit, home care, pemeriksaan buta warna, visum berita singkat kecelakaan, visum jenazah, visum lainya, surat keterangan masuk sekolah, surat keterangan masuk kerja, surat keterangan lainnya,pelaksanaan vaksin anti rabies, serum anti ular, pelayanan kesehatan haji, insisi kecil, insisi besar, bilascrumanpro, glisrinpuit, ekstraksi benda asing ditelinga, venaseksi, resusitasi dan bukadan ganti verban.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat 1 Cukup Jelas. Ayat 2 Status Miskin berdasarkan kreteria panetapan dari dinas sosial.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…