DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan tentang IKU Layak anak dan pendidikan sejak usia dini (1) Peraturan Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk menjadi acuan Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak. (2) Penyelanggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk : a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;dan e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten di dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
c.bahwa Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang Hak-hak anak, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepahiang Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 19); SALINAN Bag. Hukum & HAM – Perda No.4/2019 2
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4676);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4843);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5332);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Bag. Hukum & HAM – Perda No.4/2019 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
16.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepahiang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kabupaten Kepahiang dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari Pemerintah Daerah. Bag. Hukum & HAM – Perda No.4/2019 4
7.Hak Anak adalah hak azasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat.
8.Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.
9.Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
10.Penyelanggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
11.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
12.Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tempat sekretariat satuan kelja untuk memberikan dukungan administrasi kepada OPD yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di mana sekretariat dan personilnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
13.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
14.Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
15.Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
16.Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
17.Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarga-nya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
18.Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak
19.Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dan Bag. Hukum & HAM – Perda No.4/2019 5 terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/ darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
20.Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
21.Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
22.Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
23.Sekolah Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
24.Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
25.Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik di mana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh peraturan Bupati.
26.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
27.Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (Desa, Kelurahan dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
28.Pusat Data dan Informasi Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaran Kabupaten Layak Anak.
29.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi
30.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak;
31.Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
32.Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak Bag. Hukum & HAM – Perda No.4/2019 6
33.Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
34.Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjunya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
35.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif. Yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/ zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Daerah ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak meliputi:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup;
d.kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

(1)Peraturan Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk menjadi acuan Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak.
(2)Penyelanggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk :
1. a.menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. b.menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
3. c.melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
4. d.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;dan
5. e.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 4

Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

a.tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b.non - diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
c.budaya dan kearifan lokal;
d.kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Hak azasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat, meliputi :

a.hak sipil dan kebebasan;
b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif;
c.hak kesehatan dan kesejahteraan Anak;
d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;dan
e.hak perlindungan khusus.

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk:

a.menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b.menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi ternan;
d.mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
e.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
f.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
g.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
h.menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
i.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing;dan
j.mencintai adat istiadat.

BAB V

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 7

(1)Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
(2)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
(3)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Desa, kelurahan dan kecamatan dan kota serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan catatan sipil.

Pasal 8

(1)Kondisi nonfisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
(2)Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
1. a.tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
2. b.memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
3. c.kebiasaan memuji anak;
4. d.mengucapkan terimakasih;
5. e.sabar dan tidak memaksakan kehendak;
6. f.mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
7. g.memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
(3)Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Desa, Kelurahan dan Kecamatan, dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan catatan sipil.
(4)Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk RW Ramah anak, RT Ramah Anak, Keluarga ramah Anak, Sekolah Ramah Anak , Puskesmas Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak, Bidan Ramah Anak dan lain – lain.

BAB VI

KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 9

(1)Bupati membentuk dan memberhentikan anggota gugus tugas Kabupaten Layak Anak serta melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.
(2)Keanggotakan Gugus tugas terdiri dari OPD dan seluruh pemangku kepentingan anak di Dearah.
(3)Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dievaluasi setiap tahun.
(4)Tugas Pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak meliputi: Bag. Hukum & HAM – Perda No.4/2019 9
1. a.menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak;
2. b.melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep Kota Layak Anak;
3. c.mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data dasar;
4. d.menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
5. e.menyusun rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak 5 tahunan dan mekanisme kerjanya; menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak;
6. f.melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan RAD secara periodik;
7. g.membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
8. h.mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
9. i.memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.
(5)Pembentukan dan Pemberhentian Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berada pada OPD yang melaksanakan urusan Perlindungan Anak;
(2)Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990