DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 211

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepahiang

regulasi_utama

Ringkasan

Berdasarkan Ketentuan Tentang Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembinaan keolahragaan daerah di Kabupaten Kepahiang harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional maupun internasional, serta sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaran keolahragaan di Kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Keolahragaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, SALINAN Bag. Hukum _Perda Nomor 4/2020 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 );
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Bag. Hukum _Perda Nomor 4/2020 3 dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
5.Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite Olah Raga Kabupaten Kepahiang.
6.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
7.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8.Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
9.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
10.Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
11.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
12.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
13.Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
14.Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
15.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan. Bag. Hukum _Perda Nomor 4/2020 4
16.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
17.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
18.Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19.Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
20.Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
21.Olahraga Berkebutuhan Khusus adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
22.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
23.Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
24.Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
25.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
26.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
27.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (World Anti Doping Agency).
28.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Induk organisasi cabang olahraga kabupaten adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.
30.Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (single event).
31.Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
32.Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
33.Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
34.Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan Bag. Hukum _Perda Nomor 4/2020 5 keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
35.Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
36.Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
37.Alih status olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
38.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disingkat pengembangan iptek keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
39.Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
40.Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB II

TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan Daerah meliputi :

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
b.meningkatkan prestasi;
c.meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d.menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
e.menumbuhkan jiwa sportif;
f.meningkatkan disiplin;
g.mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
h.memperkukuh ketahanan nasional;
i.mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
j.menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
k.memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
l.meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
m.memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan asas dan sesuai tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
b.nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
c.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
d.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
e.pembudayaan dan keterbukaan;pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan;
h.keutuhan jasmani dan rohani;
i.visioner; Bag. Hukum _Perda Nomor 4/2020 6
j.profesional;
k.kreatif;
l.produktif;
m.taat azas;
n.responsif; dan
o.akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan daerah meliputi:

a.pembinaan dan pengembangan olahraga;
b.pengelolaan sistem keolahragaan;
c.penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga;
d.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
e.peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga;
f.pengembangan Iptek keolahragaan;
g.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
h.pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
i.pendanaan;
j.pemberian penghargaan; dan
k.koordinasi dan pengawasan keolahragaan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

a.olahraga pendidikan;
b.olahraga prestasi;
c.olahraga rekreasi;
d.olahraga amatir ;
e.olahraga profesional; dan
f.olahraga berkebutuhan khusus.

Pasal 6

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah, organisasi olahraga dan masyarakat.
(2)Pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
2. b.penyediaan dana keolahragaan;
3. c.penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
5. e.pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Bag. Hukum _Perda Nomor 4/2020 7
(4)Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
1. a.rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;
2. b.jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
3. c.jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
4. d.rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
5. e.tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

Pasal 7

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui tahapan tahapan sebagai berikut:
1. a.pengenalan olahraga;
2. b.pemantauan;
3. c.pemanduan;
4. d.pengembangan bakat; dan
5. e.peningkatan prestasi.
(2)Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
(3)Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
(4)Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
(5)Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
(6)Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
(2)Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekolah khusus bagi olahragawan sesuai keunggulan daerah.
(3)Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pemanfaatkan program kerjasama Bag. Hukum _Perda Nomor 4/2020 8 kabupaten dengan kabupaten atau provinsi lain yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Pemerintah daerah bekerjasama dengan instansi lain secara sistematik, sinergis, fungsional dan proporsional.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahragawan dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri olahraga.
(3)Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Isi peraturan

Teks211PDFHirarki

Memuat teks peraturan…