DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepahiang

regulasi_utama

Ringkasan

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja SALINAN https://jdih.kepahiangkab.go.id Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 29); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG. https://jdih.kepahiangkab.go.id Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 12); dan
b.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 29). Diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 8, angka 9 serta huruf e angka 1 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kepahiang, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. 2.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
3. 3.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. 4.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran; https://jdih.kepahiangkab.go.id
6. 6.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
7. 7.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. 8.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
9. 9.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
12. 12.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Persandian dan Statistik;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
15. 15.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Tenaga Kerja;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
17. 17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
18. 18.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan perhubungan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. https://jdih.kepahiangkab.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang. Ditetapkan di Kepahiang pada tanggal 3 November 2025 BUPATI KEPAHIANG, Ttd. H. ZURDI NATA Diundangkan di Kepahiang pada tanggal 3 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, Ttd. HARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 59 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU NOMOR: (4/46/2025). Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kepala Bagian Hukum Setdakab. Kepahiang, IRWAN SAYUTI, SH., MH. NIP. 197310252008041001

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…