DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Persyaratan umum dan administratif yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa. Masa jabatan kepala desa. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara SALINAN Bag. Hukum & HAM / 2018 2 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Bag. Hukum & HAM / 2018 3 Pemberhentian Perangkat Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG Dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, DAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEPAHIANG. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 4) perlu diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 angka 3 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara:

1.serentak satu kali;
2.bergelombang;dan
3.pemilihan antar waktu
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Kepahiang
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau Bag. Hukum & HAM / 2018 4
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 4 dihapus.

Pasal 4

Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
12. l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(2)Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.
(3)Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, antara lain meliputi Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bag. Hukum & HAM / 2018 5

5.Ketentuan Pasal 20 angka 7 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas:

1.Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :

a.pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhann Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
d.pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
e.pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
f.pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;dan
g.pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa
1. 2.Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
2. 3.Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. 4.Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
4. 5.Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Kepahiang;
5. 6.Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter RSUD dan atau Puskesmas setempat;
6. 7.Dihapus;
7. 8.Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
8. 9.Fotokopi KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. 10.Fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. 11.Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
11. 12.Fotokopi ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
a.fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
b.fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau Bag. Hukum & HAM / 2018 6
c.fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
d.apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
e.apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
f.Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
1. 6.Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab IVA dan ditambah 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D dan Pasal 48E yaitu sebagai berikut: BAB IVA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 48A

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 48B

(1)BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD. Bag. Hukum & HAM / 2018 7

Pasal 48C

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
(2)Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
2. b.tingkat pendidikan; dan/atau
3. c.persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 48D

(1)Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. f.penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. b.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; Bag. Hukum & HAM / 2018 8
2. c.pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. d.pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. e.pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
5. f.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
(4)Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
9. i.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
10. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
11. k.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(7)Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(8)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
2. b.pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
3. c.penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48E

(1)BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati. Bag. Hukum & HAM / 2018 9
(2)Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…