DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepahiang

regulasi_utama

Ringkasan

DESA WISATA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata yang berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah perlu dibentuk peraturan tentang Desa Wisata;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Desa Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah SALINAN https://jdih.kepahiangkab.go.id 2 | 12 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana yang telah diubah melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Bengkulu Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 8);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kepahiang Tahun 2018- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran https://jdih.kepahiangkab.go.id 3 | 12 Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 23). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan dan memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
6.Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
7.Pengelola Desa Wisata adalah adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah / Badan Usaha / Pemerintah Desa / Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
8.Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
11.Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12.Nomor Induk Berusaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh https://jdih.kepahiangkab.go.id 4 | 12 Lembaga Online Single Submission (OSS) setelah Pelaku Usaha Pariwisata melakukan Pendaftaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekerabatan;
c.kelestarian;
d.partisipatif; dan
e.berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan Desa Wisata adalah:

a.sebagai pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah; dan
b.untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pembangunan Desa Wisata;
b.Pencanangan dan Penetapan Desa Wisata;
c.Pengelola Desa Wisata;
d.Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata;
e.Kewajiban Pemerintah Daerah;
f.Duta Wisata;
g.Peran Serta Masyarakat;
h.Pembiayaan; dan
i.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 5

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

a.Industri Desa Wisata;
b.Objek Desa Wisata;
c.Pemasaran Desa Wisata; dan
d.Kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 6

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
b.pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa. https://jdih.kepahiangkab.go.id 5 | 12

Pasal 7

Pembangunan objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a.pemberdayaan masyarakat;
b.pembangunan Daya Tarik Wisata;
c.pembangunan prasarana;
d.penyediaan fasilitas umum; dan
e.pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 8

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain meliputi:

a.pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
b.mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

BAB V

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 10

Dalam rangka pengembangan pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata yang berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah perlu dibentuk peraturan tentang Desa Wisata;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Desa Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah SALINAN https://jdih.kepahiangkab.go.id 2 | 12 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana yang telah diubah melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Bengkulu Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 8);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kepahiang Tahun 2018- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran https://jdih.kepahiangkab.go.id 3 | 12 Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 23). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan dan memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
6.Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
7.Pengelola Desa Wisata adalah adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah / Badan Usaha / Pemerintah Desa / Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
8.Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
11.Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12.Nomor Induk Berusaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh https://jdih.kepahiangkab.go.id 4 | 12 Lembaga Online Single Submission (OSS) setelah Pelaku Usaha Pariwisata melakukan Pendaftaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekerabatan;
c.kelestarian;
d.partisipatif; dan
e.berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan Desa Wisata adalah:

a.sebagai pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah; dan
b.untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pembangunan Desa Wisata;
b.Pencanangan dan Penetapan Desa Wisata;
c.Pengelola Desa Wisata;
d.Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata;
e.Kewajiban Pemerintah Daerah;
f.Duta Wisata;
g.Peran Serta Masyarakat;
h.Pembiayaan; dan
i.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 5

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

a.Industri Desa Wisata;
b.Objek Desa Wisata;
c.Pemasaran Desa Wisata; dan
d.Kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 6

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
b.pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa. https://jdih.kepahiangkab.go.id 5 | 12

Pasal 7

Pembangunan objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a.pemberdayaan masyarakat;
b.pembangunan Daya Tarik Wisata;
c.pembangunan prasarana;
d.penyediaan fasilitas umum; dan
e.pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 8

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain meliputi:

a.pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
b.mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

BAB V

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 10

Dalam rangka pengembangan pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata.