DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB III OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB IV PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB V PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lahan pertanian pangan di Daerah semakin berkurang beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
c.bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan lahan pertanian, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pertu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 4349);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan https://jdih.kepahiangkab.go.id Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
8.Peraturan Daerah Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 23);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG Dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM https://jdih.kepahiangkab.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat LP2B, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9.Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian pangan yang memiliki hamparan LP2B dan unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
11.Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
12.Pengendalian Alih Fungsi LP2B adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
13.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan: https://jdih.kepahiangkab.go.id

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan LP2B meliputi:

a.penetapan LP2B;
b.optimalisasi LP2B;
c.pemanfaatan LP2B;
d.pengendalian LP2B;
e.pembinaan dan pengawasan LP2B;
f.sistem infomasi LP2B
g.pembiayaan LP2B;
h.perlindungan dan pemberdayaan petani;
i.peran serta masyarakat;
j.ketentuan penyidikan; dan
k.ketentuan pidana.

BAB II

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 4

(1)Perlindungan LP2B dilakukan melalui Penetapan LP2B.
(2)Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan syarat:
1. a.sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
2. b.tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak sedang dalam konflik penataan ruang;
3. c.memiliki potensi menghasilkan pangan pokok untuk menunjang pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah; dan
4. d.memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B.
(3)Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria:
1. a.berada dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan pokok; https://jdih.kepahiangkab.go.id
3. c.memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
4. d.ketersediaan infrastruktur irigasi;
5. e.berupa lahan beririgasi dan tidak beririgasi; dan/atau
6. f.luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LP2B.

Pasal 5

(1)LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan seluas 2.011 (dua ribu sebelas) hektar.
(2)LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam layanan daerah irigasi dan non irigasi yang tersebar dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan di 8 (delapan) Kecamatan, masing-masing Kecamatan:
1. a.Muara Kemumu seluas 47 Ha;
2. b.Bermani Ilir seluas 178 Ha;
3. c.Seberang Musi seluas 202 Ha;
4. d.Tebat Karai seluas 435 Ha;
5. e.Kepahiang seluas 399 Ha;
6. f.Kabawetan seluas 155 Ha;
7. g.Ujan Mas seluas 477 Ha; dan
8. h.Merigi seluas 119 Ha.
(3)Rincian luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perturan Daerah ini.
(4)Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lahan inti yang harus dilakukan pendataan ulang paling sedikit satu kali 5 (lima) tahun.

Pasal 6

LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi lahan yang berada di sepanjang kanan dan kiri:

a.jalan Nasional sejauh 100 (seratus) meter dari tepi jalan;
b.jalan Provinsi sejauh 75 (tujuh puluh lima) meter dari tepi jalan;
c.jalan Kabupaten sejauh 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan; atau
d.jalan Desa sejauh 30 (tiga puluh) meter dari tepi jalan.

BAB III

OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi LP2B.
(2)Optimalisasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.intensifikasi lahan pertanian pangan; dan
2. b.diversifikasi tanaman pangan pada LP2B.

Pasal 8

(1)Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara: https://jdih.kepahiangkab.go.id
1. a.peningkatan kesuburan tanah melalui pengaturan air, dan pemupukan berimbang yang bersifat organik dan anorganik;
2. b.peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui pengadaan bibit unggul, penyediaan kebun induk, dan pengembangan pusat pembenihan;
3. c.pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit tanaman melalui sistem pengendalian terpadu;
4. d.pengembangan irigasi melalui pembangunan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
5. e.pengembangan inovasi pertanian pangan melalui hasil penelitian dan pengembangan, wisata pertanian, dan/atau pengalaman petani;
6. f.pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program intensifikasi beras;
7. g.penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, dan pengalaman petani; dan/atau
8. h.penyelenggaraan program kredit sebagai jaminan akses permodalan.
(2)Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh koperasi dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

Pasal 9

Diversifikasi tanaman pangan pada LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui sistem pertanian terpadu, pola tanam, dan/atau tumpang sari.

BAB IV

PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 10

(1)Dalam mendukung terselenggaranya pemanfaatan LP2B, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin konservasi tanah dan air.
(2)Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pelestarian sumber daya lahan dan air, dan pengendalian pencemaran air.
(3)Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan penelitian konservasi tanah dan air dengan melibatkan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
(4)Hasil penelitian konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada kelompok petani melalui media yang mudah diakses dengan cepat dan murah. https://jdih.kepahiangkab.go.id

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…