DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 250

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan pengelolaan BMD dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk : a. mengamankan BMD; b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMD; c. memberikan jaminan atau kepastian dalam pengelolaan BMD. Tujuan pengelolaan BMD adalah untuk: a. sebagai pedoman dalam Pengelolaan BMD; b. memberikan jaminan/kepastian hukum dalam Pengelolaan BMD; c. mengamankan BMD; d. menyeragamkan sistem dan prosedur Pengelolaan BMD; dan e. mengoptimalkan Pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; g. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD; h. mewujudkan Pengelolaan BMD secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara SALINAN Bag. Hukum & HAM - Perda No. 7/2019 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Republik Indonesia Nomor 3817); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4349); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Bag. Hukum & HAM - Perda No. 7/2019 3 11. 12. 13. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG Dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepahiang.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bag. Hukum & HAM - Perda No. 7/2019 4
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Barang Milik Daerah atau yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
10.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
12.Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.
15.Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus BMD.
16.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
17.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
18.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang.
19.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang.
20.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.
21.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
22.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
23.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
24.Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, Bag. Hukum & HAM - Perda No. 7/2019 5 pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
26.RKBMD, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.
27.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
28.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29.Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
30.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
31.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
32.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
35.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
36.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah Bag. Hukum & HAM - Perda No. 7/2019 6 daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
38.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
39.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
40.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
41.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
42.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
44.Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
45.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
46.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
47.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah.
48.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan BMD dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk : Bag. Hukum & HAM - Perda No. 7/2019 7

a.mengamankan BMD;
b.menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMD; dan
c.memberikan jaminan atau kepastian dalam pengelolaan BMD.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan BMD adalah untuk:

a.sebagai pedoman dalam Pengelolaan BMD;
b.memberikan jaminan/kepastian hukum dalam Pengelolaan BMD;
c.mengamankan BMD;
d.menyeragamkan sistem dan prosedur Pengelolaan BMD; dan
e.mengoptimalkan Pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
g.mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD;
h.mewujudkan Pengelolaan BMD secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

Pasal 4

Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.pejabat pengelola BMD;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
i.pemusnahan; Bag. Hukum & HAM - Perda No. 7/2019 8
j.penghapusan;
k.penatausahaan;
l.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan BMD pada OPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
n.BMD berupa rumah negara; dan
o.ganti rugi dan sanksi.

Pasal 6

BMD meliputi:

a.BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
b.BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 7

BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,meliputi:

a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BMD

Pasal 8

Pejabat pengelola BMD terdiri dari :

a.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD;
b.Pengelola Barang;
c.Pejabat Penatausahaan Barang;
d.Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
e.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
f.Pengurus Barang Pengelola;
g.Pengurus Barang Pengguna;dan
h.Pengurus Barang Pembantu. Bag. Hukum & HAM - Perda No. 7/2019 9

Pasal 9

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
2. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan BMD;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
5. e.mengajukan usul Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI.

Pasal 10

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui RKBMD;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,dan penghapusan BMD;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD;dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Pasal 11

(1)Kepala OPD mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Bag. Hukum & HAM - Perda No. 7/2019 10
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
7. g.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
10. j.menyusun laporan BMD.

Isi peraturan

Teks250PDFHirarki

Memuat teks peraturan…