DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepahiang

regulasi_utama

Ringkasan

Berdasarkan Ketentuan Tentang Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah perlu diatur kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran SALINAN Bag. Hukum _Perda Nomor 7/2020 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4854);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 97);
13.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
14.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG Bag. Hukum _Perda Nomor 7/2020 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4.Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
9.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
10.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
14.Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
15.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal. Bag. Hukum _Perda Nomor 7/2020 4
16.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
17.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
18.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
19.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
20.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
21.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
24.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Daerah.
25.Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha
26.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasinal dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
27.Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di wilayah Daerah berdasarkan data yang dimuat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: Bag. Hukum _Perda Nomor 7/2020 5

a.kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
b.kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal;
c.penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal;
d.fasilitas penyelenggaraan Penanaman Modal;
e.pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
f.hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
g.ketenagakerjaan;
h.peran serta masyarakat; dan
i.pengendalian penyelenggaraan Penanaman Modal.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah dalam bentuk RUPM;
2. b.menetapkan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Daerah;
3. c.merumuskan dan menetapkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
(2)Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan mengenai:
1. a.bentuk badan usaha dan bidang usaha Penanaman Modal;
2. b.kerjasama Penanaman Modal;
3. c.promosi Penanaman Modal;
4. d.pelayanan Penanaman Modal; Bag. Hukum _Perda Nomor 7/2020 6
5. e.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
6. f.pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
7. g.penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.

Pasal 5

(1)Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Setiap bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penanaman Modal diprioritaskan pada bidang usaha:
1. a.Pariwisata Pertambangan;
2. b.Pertanian;
3. c.Perkebunan;
4. d.Peternakan;
5. e.Perdagangan;
6. f.Industri;
7. g.Kehutanan; dan
8. h.Pertambangan dan Energi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RUPM.

Pasal 7

(1)Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan:
1. a.Pemerintah Daerah lain; dan/atau
2. b.Swasta.
(2)Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bag. Hukum _Perda Nomor 7/2020 7

(1)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
1. a.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal; dan
2. b.melaksanakan Promosi Penanaman Modal yang menjadi unggulan Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
(2)Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan/atau lembaga non pemerintah.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.Pelayanan perizinan; dan
2. b.Pelayanan Nonperizinan.
(2)Jenis pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Izin prinsip
2. b.Izin usaha dan izin operasional
3. c.Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Insentif daerah ;
2. b.Layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
3. c.Dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanaman modal untuk kelancaran usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…