DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025-2045 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RPJP DAERAH BAB III PERUBAHAN RPJP DAERAH BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025- 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN https://jdih.kepahiangkab.go.id
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Nomor 41); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025- 2045. https://jdih.kepahiangkab.go.id

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
5.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional Tahun 2025–2045 adalah RPJP Nasional untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, sasaran dan arah kebijakan dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9.Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 1 (satu) tahunan.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045.
(2)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (duapuluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada :
1. a.RPJM Nasional; https://jdih.kepahiangkab.go.id
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu;
3. c.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. d.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu; dan
5. e.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang.
(3)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman:
1. a.penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Kepahiang yang memuat visi, misi, dan program Bupati; dan
2. b.penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB II

RPJP DAERAH

Pasal 3

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERUBAHAN RPJP DAERAH

Pasal 5

(1)Perubahan RPJP Daerah dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3)Pembatasan jangka waktu perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika https://jdih.kepahiangkab.go.id terjadi perubahan mendasar.
(4)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3), mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJP Daerah.
(2)Dalam melaksanakan kewenangannya Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(3)Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang Daerah.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
(5)Evaluasi terhadap RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup realisasi sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
(6)Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah.
(7)DPRD dapat memberi masukan pada saat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mencakup pelaksanan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJP Daerah.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Daerah. https://jdih.kepahiangkab.go.id
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJM Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang. Ditetapkan Kepahiang pada tanggal 30 Desember 2024 BUPATI KEPAHIANG, Ttd. HIDAYATTULLAH SJAHID Diundangkan di Kepahiang pada tanggal 30 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, Ttd. HARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 53 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU NOMOR: (5/51/ 2024). Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kepala Bagian Hukum Setdakab. Kepahiang, IRWAN SAYUTI, SH., MH. NIP. 197310252008041001 https://jdih.kepahiangkab.go.id LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025-2045 https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id BUPATI KEPAHIANG, HIDAYATTULLAH SJAHID

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…