DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD. PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten kepahiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten kepahiang, perlu ditinjaukembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
c.bahwa bardasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); SALINAN Bag. Hukum & HAM / 2018 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036); Bag. Hukum & HAM / 2018 3
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KABUPATEN KEPAHIANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang.
7.Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Kepahiang.
9.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.
10.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
11.Tunjangan keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang terdiri atas isteri atau suami dan anak kandung sesuai data yang terdaftar dalam Kartu Keluarga, dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
12.Tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang. Bag. Hukum & HAM / 2018 4
13.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas, dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
14.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
15.Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, atau badan kehormatan yang pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
16.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang duduk dalam panitia kerja atau panitia khusus, dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang.
17.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, dan pajaknya dibebankan pada pimpinan dan anggota APBD Kabupaten Kepahiang.
18.Tunjangan reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Kepahiang setiap melaksanakan reses, dan pajaknya dibebankan pada pimpinan dan anggota APBD Kabupaten Kepahiang.
19.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan berupa uang yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan pakaian dinas dan atribut.
20.Tunjangan perumahan adalah tunjangan berupa uang yang dibayar setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.
21.Tunjangan transportasi pimpinan DPRD, adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kepahiang dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD Kabupaten Kepahiang.
22.Tunjangan transportasi anggota DPRD, adalah tunjangan kesejahteraan berupa uang yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan kepada anggota DPRD Kabupaten Kepahiang terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
23.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD Kabupaten Kepahiang sehari-hari.
24.Uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang sudah mengakhiri masa baktinya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, atau meninggal dunia sebelum berakhirnya masa baktinya.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD Kabupaten Kepahiang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bag. Hukum & HAM / 2018 5

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan;dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain;
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif;dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Jumlah uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Jumlah uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 2 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perudnang-undangan.

Pasal 5

(1)Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
(2)Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 4 diberikan setiap bulan Pimpinan dan anggota DPRD. Bag. Hukum & HAM / 2018 6
(2)Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)angka 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lina persen) dari tunjangan jabatan;
2. b.wakil ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan;
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan; dan
4. d.anggota, sebesar 3 (tiga) persen dari tunjangan jabatan.

Pasal 9

(1)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 7 diberikan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lina persen) dari tunjangan jabatan;
2. b.wakil ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan;
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan; dan
4. d.anggota, sebesar 3 (tiga) persen dari tunjangan jabatan.

Pasal 10

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 8 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 9 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses Bag. Hukum & HAM / 2018 7 sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali;dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…