DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

mengubah dan mengatur Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. dihapus; c. Retribusi Izin Trayek;dan d. Retribusi Izin Usaha Perikanan. kemudian menghapus beberapa pasal yang diatur pada peraturan sebelumnya Ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 di hapus, sehingga Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN 2Bag.Hukum&HAM-Perda No.8/2019
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
7.Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Perturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retibusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2011 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2011 Nomor 3) di ubah sebagai berikut : 3Bag.Hukum&HAM-Perda No.8/2019
1.Ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.dihapus;
c.Retribusi Izin Trayek;dan
d.Retribusi Izin Usaha Perikanan.
1. 2.Ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 di hapus, sehingga Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dihapus.

Pasal 19

Dihapus.

Pasal 20

Dihapus.

Pasal 23

Dihapus.

Pasal 24

Dihapus.

Pasal 25

Dihapus.

Pasal 26

Dihapus.

Pasal 27

Dihapus.

Pasal 28

Dihapus.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…