DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); Mengingat : 2
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 3 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 3 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk 4 tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum.
(2)Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. d.Retribusi Pengujian Kendaraan Bemotor;
5. e.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
6. f.Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan;
7. g.dihapus
8. h.Retribusi Pelayanan Pasar.
(3)Retribusi sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
(4)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kesehatan:

(1)Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
(2)Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 27, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.
(2)Struktur dan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 40 sampai dengan pasal 45 dihapus.
6.Diantara Pasal 44, 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Paragraf dan 6 (enam) Pasal yakni Bagian Kedelapan, paragraf 1, 2, 3, 4 dan Pasal 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 45A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi terhadap fasilitas pasar yang dimiliki, disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45B

(1)Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 45C

6 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas pasar.

Pasal 45D

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis fasilitas dan kegiatan serta klasifikasi pasar.

Pasal 45E

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya modal. Pasal 45F Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Struktur dan besaran tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

8.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…