DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kabupaten layak anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, a. b. d. Mengingat Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670): Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332): 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367), Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the right of the child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kabupaten Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857), 9. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169): Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya dsingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah. 4. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak. 5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam 6. kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak 7. Anak yang direncAnakan secara sadar berkelanjutan. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati 8. hak Anak yang direncAnakan secara sadar dan berkelanjutan. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana 9. diatur dalam peraturan perundang-undangan. 10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. 11. Hak Anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan A Hr Negara. 12.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

13.Perlindungan Khusus Anak adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi. 14.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungi orang tua. 15.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua:
16.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. 17.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah. 18.Kampung Ramah Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis rukun warga, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncAnakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan. 19.Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
20.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan 21. 22. 23. 24. kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan Anak meliputi puskesmas pembantu, pusat pelayanan kesehatan puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, rumah sakit, laboratrium klinik yang mampu memenuhi hak-hak Anak dan mengendepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, dengan didukung pengurus tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, media dan lembaga masyarakat, orang tua, keluarga dan melibatkan forum Anak. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas Anak dalam memahami permasalahan Anak dan hak-hak Anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok Anak dan penyampaian aspirasi Anak.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 2

Pengaturan KLA adalah untuk menjadi acuan penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang b. Cc. tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilembaga masyarakatu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, mengingtegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan tegnologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisai masyarakat dan dunia usaha media dan lembaga masyarakat dalam memenuhi hak-hak Anak: mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA: dan Sebagai dasar bagi OPD dalam menentukan dan melaksAnakan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. d.

Pasal 4

Upaya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a. b. c. d.

Pasal 5

Upaya KLA dilaksAnakan berdasarkan prinsip-prinsip: tata pemerintahan yang baik, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak: dan penghargaan terhadap pandangan Anak.e.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

a.pengarusutamaan hak Anak,
b.mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan/desa sampai dengan tingkat kecamatan, dan C. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak Anak dalam:

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan,
b.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi:
c.mendorong gerakan masyrakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan/desa sampai dengan tingkat kecamatan: dan
d.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak perlindungan khusus Anak.

Pasal 8

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak Anak melalui pengembangan sekolah ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah Anak, kampung ramah Anak dan infrastruktur ramah Anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 9

Hak Anak meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan,
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: Cc. penyelenggaraan KLA: dan
d.tanggung jawab Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam Pemenuhan dan perlindungan hak Anak.

Pasal 10

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan manusia.

Pasal 11

Setiap Anak berkewajiban untuk:

a.menghormati orangtua, wali, guru,dan orang yang lebih tua di manapun berada, menjaga kehormatan diri,keluarga dan masyakat: mencintai keluarga, masyarakat dan menyanyangi teman: mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta Daerahnya: menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya: b. d. e. melaksAnakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada: £
g.melaksAnakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan: menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan: dan h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing. 1.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…