DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi penyelenggara pennaggulangan bencana di Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan dan kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan muatan materi tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Mengingat 11. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3679), 3. 4. 5. 1

6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azaz otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 4. 5. 6. dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Kepala Badan adalah Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, modernisasi, epidemik dan wabah penyakit. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan pembuatan tenda-tenda. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 3 7. 8. 9. 10 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

(1)
(2)
(1)
(2)berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Ancaman Bencana adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang berakibat bisa menimbulkan bencana. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat kebutuhan darurat. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti akibat dampak buruk bencana. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD. BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BPBD kelas A.

Pasal 3

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin Kepala Badan secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 4

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:
1. a.Kepala,
2. b.Unsur Pengarah,
3. c.Unsur Pelaksana, terdiri atas:
  1. 1.Kepala Pelaksana,
  2. 2.Sekretariat, terdiri atas: a) Sub Bagian Program, b) Sub Bagian Keuangan, dan c) Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
  3. 3.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari: a) Seksi Pencegahan, dan b) Seksi Kesiapsiagaan.
  4. 4.Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas: a) Seksi Kedaruratan, dan b) Seksi Logistik.
  5. 5.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas: a) Seksi Rehabilitasi, dan b) Seksi Rekonstruksi,
  6. 6.Kelompok jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1 BPBD mempunyai tugas:

a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, serta Rekonstruksi secara adil dan setara,
b.menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan, menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana,
e.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana,
f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan
h.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. 2» 5

(2)Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. b.

Pasal 7

Kepala BPBD mempunyai tugas: a. bg menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. menetapkan standar isasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana, melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana, mengoordinasikan pengumpulan dan menyalurkan uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah, dan melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi: a. b. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 9

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD. b. d. e. £ i. 6

Pasal 10

(1)Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana,
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah,
2. b.pemantauan, dan Cc. pelaksanaan evaluasi dalam menyelenggaraan penanggulangan Bencana,

Pasal 11

(1)Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota,
(2)Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh kepala BPBD,
(3)Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan Bencana, dan
2. b.masyarakat profesioanal yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Daerah.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…