DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan; bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan; tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; jangka waktu dan frekuensi; hak dan kewajiban; dan pelaporan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik -2 Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2 0 1 2 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 2 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 1 1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2 0 1 4 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 2 1 ) ; 1 2 . Peraturan Presiden Nomor 1 0 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6 1 ) ;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 -3 Tahun 2 0 1 2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahaan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 930); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
5.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/ atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan -4 atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
9.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
10.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai Modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 1 1 . Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang meru pakan warga negara Repu blik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 2 . Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing.
13.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati un tuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman Modal. -5

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 3

( 1 ) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah.

(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan penanaman Modal;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
3. c.menciptakanlapangan kerja;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kriteria Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan;
b.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
c.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan;
d.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e.jangka waktu dan frekuensi;
f.hak dan kewajiban; dan
g.pelaporan dan evaluasi.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

( 1 ) Insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
1. 1.melakukan industri pionir;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan U saha Mikro, U saha Kecil, atau koperasi;
1. 1.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional dan/ atau Daerah; dan/ atau
n.berorientasi ekspor.

(2)Tenaga kerja lokal sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf b sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 6

( 1 ) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c.pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi di Daerah;
d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
f.bunga pinjaman rendah.

(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  1. 1.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; -8 J . kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
9. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  1. 1.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
10. m.memfasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B AB V JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 7

( 1 ) Bupati dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi untukjenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
1. a.Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -9

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU PEMBERIAN KE MU DAHAN

Pasal 8

Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian lnsentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Pasal 9

Masyarakat dan/ atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/ atau kemudahan investasi harus mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 10

( 1 ) Bupati membentuk Tim Verifkasi untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang investasi.

(2)Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 1 1 ( 1 ) Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemerian Kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/ atau Investor berdasarkan rekomendasi Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimakasud pada ayat ( 1 ) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/ atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi. -10
(3)Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan investasi ditolak, maka penolakan disertai alasannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 12

( 1 ) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif diberikan maksimum 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

(2)Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Kemudahan investasi diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…