DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan Perda No. 2 Th. 2016, yaitu ayat (1) Pasal 3 diubah; ayat (2) huruf c Pasal 43 dihapus; ayat (2) dan ayat (3) Pasal 47 diubah; Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47 A; Pasal 53 huruf c diubah; Pasal 54 diubah; Pasal 55 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4); Pasal 56 diubah; Pasal 58 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4); Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 58A dan 58B; Pasal 59 diubah; Pasal 61 huruf h dihapus; ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5); diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 62A; Pasal 67 diubah; Pasal 68 diubah; Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 68A, Pasal 68B dan Pasal 68C; ayat (1) Pasal 70 diubah; Pasal 75 dihapus; Pasal 84 huruf g dihapus; Pasal 87 diubah; ayat (2) dan ayat (4) Pasal 94 diubah; Pasal 136 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus; Pasal 143 dihapus; ayat (1) Pasal 148 diubah; Pasal 211 dihapus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa. -2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4879);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4 -3 ten tang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 0 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9.Peraturan Tahun Menteri Dalam 2 0 1 5 tentang Negeri Nomor 83 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1223);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Menetapkan : Nomor 1 1 2 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat ( 1 ) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

( 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.

(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertujuan:
1. a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; -5 peningkatanc. mempercepat pelayanan pu blik;
3. d.meningkatkan kualitas tata kualitas kelola Pemerintahan Desa; dan
4. e.meningkatkan daya saing Desa.
(4)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.pembentukan;
2. b.penggabungan; C. penghapusan;
3. d.perubahan status; dan
4. e.penetapan Desa.
  1. 2.Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 43 dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

( 1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menegah Umum atau yang sederajat.
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.dihapus persyaratankelengkapand. memenuhi administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. ( 4) Keten tuan mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.memahami kondisi desa; -6
2. b.mampu berkomunikasi dan memahami Bahasa dan budaya desa setempat;
3. c.bersedia bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat; dan
4. d.mampu mengoperasikan perangkat computer serta mengaplikasikan Microsoft Office (Word, Excel, dan Power Point).
  1. 3.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 7 diubah, sehingga Pasal 4 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

( 1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.

4.Diantara Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4 7A berbunyi sebagai berikut: -7

Pasal 47A

( 1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Desa.

(2)Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa.

5.Ketentuan Pasal 53 huruf c diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

BPD mempunyai fungsi:

a.membahas dan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan Rancangan aspirasi menyepakati masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
1. 6.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

BPD mempunyai wewenang:

a.mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c.mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa;
e.meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
f.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan -8 Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g.mengawasi kebiwabaan aspirasi masyarakat, menjaga dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola yang baik;
h.menyusun peraturan tata tertib BPD;
1. 1.menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat; J. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam rancangan APBDesa;
k.mengelola biaya operasional BPD;
1. 1.mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m.melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
1. 7.Ketentuan Pasal 55 ayat ( 1 ) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

( 1) BPD mempunyai hak:

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pembayaan masyarakat Desa; dan
c.mendapatkan biaya operasional pelaksaan tugas dan fungsinya dari APBDesa; dan -9

(2)Anggota BPD mempunyai hak:
1. a.mengajukan usul rancangan peraturan desa;
2. b.mengajukan pertanyaan;
3. c.menyampaikan usul dan/ atau pendapat;
4. d.memilih dan dipilih; dan
5. e.mendapat tunjangan dari APB Desa.
(3)Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
(4)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayata (2) Anggota BPD berhak:
1. a.memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
2. b.penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
  1. 8.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 56

Anggota BPD mempunyai Kewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
c.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. -10
d.mendahulukan kepen tingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
e.menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga.
1. 9.Ketentuan Pasal 58 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

( 1 ) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

(2)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung dan/ atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 1 1 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(4)Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

10.Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 58A dan 58B sehinga Pasal 58 berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 58A

( 1) Pengisian anggota BPD dilakukan melalui: -11

a.pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian perempuan. berdasarkan keterwakilan

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 43

Pasal 47

Pasal 47A

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 58

Pasal 58A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 43

Pasal 47

Pasal 47A

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 58

Pasal 58A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016