DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan sampah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah 4. 5. 6. 7. 8. 9. tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,

11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 -— 2031. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4.Dinas adalah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kebersihan, persampahan dan/atau lingkungan hidup.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
7.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
8.Sampah Spesifik adalah adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi Pengelolaan Sampah. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendaur ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan Sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat Pengelolaan Sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah Sampah. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat Pengolahan Sampah terpadu. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Seraturan Daerah. Pelaku Usaha adalah setiapa orang perseorangan atau badan usaha, dan yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan koperasi. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau Badan Usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan. Kawasan Pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya 37. 38. 39. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. b. Cc d e f. g h Pengelolaan Sampah, tugas dan wewenang: . hak dan kewajiban: . Perizinan: . lembaga pengelola: pembiayaan dan kompensasi, . insentif dan disinsentif: . kerjasama dan kemitraan: retribusi pelayanan persampahan: peran serta masyarakat dan pelaku usaha, larangan. 1. k. pembinaan dan pengawasan. 1

Pasal 3

Tujuan pengelolaan Sampah untuk: a. b. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari Sampah: menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani Sampah yang berwawasan lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis: dan

e.mewujudkan kinerja pelayanan Sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

(1)Sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:
1. a.Sampah Rumah Tangga,
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga: dan
3. c.Sampah Spesifik.
(2)Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebelum diangkut ke TPST atau TPA dilakukan pengelolaan dengan cara:
1. a.pengurangan Sampah, dan
2. b.penanganan Sampah.
(3)Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah pada Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah:
b.mengalokasikan dana untuk Pengelolaan Sampah:
c.melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah,
d.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah:
e.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah,
f.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah,
g.mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi Pengolahan Sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani Sampah, dan
h.mengoordinasikan antar lembaga Pemerintah Daerah, antar lembaga pengelola Sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan Masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan: a. b. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi: menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat: melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam Pengelolaan Sampah, menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA: melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup: melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah: dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan e. £ 8 h.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah,rencana Induk Pengelolaan Sampah dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Masyarakat berhak:

a.mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat:
b.mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus:
c.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan Pengelolaan Sampah:
d.memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah:
e.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Pengolahan Sampah di TPA: dan
f.memperoleh pembinaan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

(1)Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah, setiap Orang perseorangan, Kelompok Orang dan/atau Badan Hukum wajib:
1. a.menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya,
2. b.turut aktif dalam pengurangan dan penanganan Sampah:
3. c.menyiapkan pewadahan Sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat Sampah yang berwawasan lingkungan:
4. d.dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah di urai oleh proses alam.
(2)Setiap pengelola kawasan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

Pengelolaan Sampah terdiri dari: a. pengurangan Sampah: dan b. penanganan Sampah.

Pasal 11

(1)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan:
1. a.pembatasan timbulan sampah:
2. b.pendauran ulang Sampah: dan Cc. pemanfaatan kembali Sampah.
(2)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat di daur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam: b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan
2. c.memanfaatkan kembali Sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…