DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Kecamatan Kute Siantan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Kecamatan Kute Siantan tersebut didasarkan atas kepentingan strategis nasional, dikarenakan wilayah kecamatan tersebut berada di kepulauan terluar dan terpencil di kawasan perbatasan Negara di wilayah barat dan dalam rangka strategis nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Materi dari Paraturan Daerah ini terdiri atas pembentukan kecamatan, jumlah desa, batas wilayah administrasi, dan ibu kota kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan a. b. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kute Siantan, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 3. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205), 5. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KUTE SIANTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 4. 5. 6. 7. memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN, JUMLAH DESA, BATAS WILAYAH ADMINISTRASI, DAN IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kute Siantan dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 3

(1)Jumlah Desa pada Kecamatan Kute Siantan berjumlah 5 (lima) Desa, yang berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Palmatak, yang terdiri atas:
1. a.Desa Payalaman,
2. b.Desa Payamaram,
3. c.Desa Batu Ampar,
4. d.Desa Matak, dan
5. e.Desa Teluk Bayur.
(2)Pulau Tokong Belayar yang semula merupakan wilayah Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara ditetapkan sebagai wilayah Desa Batu Ampar Kecamatan Kute Siantan.
(3)Cakupan pulau yang termasuk di Kecamatan Kute Siantan adalah Pulau Tokong Belayar dan Pulau Matak Kecil yang berada di wilayah Desa Batu Ampar.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Kute Siantan dari sebagian Wilayah Kecamatan Palmatak, maka jumlah Desa Kecamatan Palmatak yang awalnya berjumlah 12 Desa menjadi 7 Desa, terdiri dari:

a.Desa Tebang,
b.Desa Ladan,
c.Desa Putik,
d.Desa Piabung,
e.Desa Langir, f(. Desa Candi, dan
g.Desa Belibak.

Pasal 5

(1)Kecamatan Kute Siantan dengan batas-batas sebagai berikut:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan,
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Sunting dan Tarempa Timur,
3. c.Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Matak, dan
4. d.Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Putik, Desa Ladan, dan Desa Langir.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ibu Kota Kecamatan Kute Siantan berkedudukan di Desa Payalaman.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kecamatan.

BAB IV

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Kute Siantan, diangkat seorang Camat dengan Perangkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kecamatan Kute Siantan, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 10 Kecamatan : Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara, dan Kecamatan Kute Siantan. a. b. d. £ h. 1. k.

Pasal 10

Tipelogi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah tipe B.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dilaksanakan oleh camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…