DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perusahaan perseroan daerah anambas sejahtera dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Anambas Sejahtera, a. b. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 3.

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754),
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANAMBAS SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. Direksi adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan Daerah serta mewakili perusahaan perseroan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 4. 5. 6. 7. 8.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan peraturan daerah ini didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Anambas Sejahtera disebut PT. Anambas Sejahtera (Perseroda).
(2)PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berhak melaksanakan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Perseroda didirikan dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Nama Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan Daerah Anambas Sejahtera disingkat PT. Anambas Sejahtera (Perseroda).
(2)Penetapan perubahan nama, termasuk logo perusahaan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) berkedudukan di Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas.
(4)PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) dapat mempunyai kantor cabang diluar Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan pendirian PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) ini adalah untuk:

a.menjalankan misi pelayanan masyarakat dibidang pelayanan pasar, perdagangan umum dan logistik,
b.turut serta dalam pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, Cc. mengusahakan penyediaan pelayanan pasar dan penyediaan barang kebutuhan masyarakat, serta penyediaan jasa logistik yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan, dan
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perseroda bergerak dibidang:

a.pengelolaan pasar,
b.perdagangan umum: dan
c.jasa ekpedisi.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perseroda didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(1)
(2)
(3)

BAB VII

MODAL

Pasal 7

Sumber modal Perseroda terdiri atas:

a.penyertaan modal Daerah,
b.pinjaman,
c.hibah, dan
d.sumber modal lainnya. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
a.APBD, dan/atau
b.konversi dari pinjaman. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
a.Daerah:
b.BUMD lainnya, dan/atau Cc. sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
a.Pemerintah Pusat,
b.Daerah:
c.BUMD lainnya, dan/atau
d.sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a.kapitalisasi cadangan:
b.keuntungan revaluasi aset: dan Cc. agio saham. Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 8

Modal dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari:

a.Pemerintah Pusat,
b.Pemerintah Daerah: C. pemerintah daerah lain: dan
d.pihak swasta sesuai peraturan perundang-undangan. Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Daerah paling sedikit 5156.

(4)(S)
(6)
(7)
(8)Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Perubahan modal dasar dan komposisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diputuskan melalui RUPS. Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah disetorkan sebesar Rp. 6.000.000.000, (enam miliar rupiah). Perubahan kepemilikan aset dari Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera ke PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) dilakukan dengan Akta Notaris. Ketentuan tentang modal diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Modal PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Anambas Sejahtera (Perseroda).

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka: a. b. nomenklatur Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera berubah menjadi PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera ditetapkan sebagai Direksi dan Komisaris pada PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) sampai dilakukan pemilihan Direksi dan Komisaris yang baru.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka: a. b. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera beralih kepada PT. Anambas Sejahtera (Perseroda). Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera beralih kepada PT. Anambas Sejahtera (Perseroda). Seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Anambas Sejahtera (Perseroda). Seluruh Keputusan Direktur dan peraturan pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan peraturan pada PT. Anambas Sejahtera (Perseroda). Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama PT. Anambas Sejahtera (Perseroda). Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PT. Anambas Sejahtera (Perseroda). Tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera sepanjang untuk kepentingan PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. d. e. f

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…