DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang diselaraskan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai asas dan ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, hak dan kewajiban perusahaan, program dan bidang kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. a. b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297): Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 136 Tahun 2001. Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4152), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4675): 1 3. 4. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari 5. 7. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan dengan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahan. 4. 5. 7.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah tentang TJSLP dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas perlaksanaan program TJSLP di Daerah, dan
b.memberikanarah, kebijakan kepada semua perusahaan dan semua Pemangku Kepentingan agar pelaksanaan TJSLP sinergi dengan program kerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunaan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah tentang TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya, yang diselaraskan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelaksanaan TJSLP berdasarkan asas: kepastian hukum, kepentingan umum, keadilan, maanfaat, kepedulian, keterpaduan, kemandirian, tg P2 Ap rp kemitraan, poto. profesional, transparansi, akuntanbilitas: dank.

1.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,

Pasal 5

(1)Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi asas, program kerja, mekanisme dan prosedur, pembiayaan, organisasi/forum, dan pelaporan serta peran serta masyarakat penyelenggaraan TJSLP.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan berhak:

a.menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan menyesuaikan dengan perencanaan program pembangunan, dan
b.mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.

Pasal 7

(1)Setiap perusahaan wajib melaksanakan Program TJSLP, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)TJSLP wajib dilaksanakan oleh:
1. a.Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam,
2. b.Penanam Modal, dan
3. c.Perusahaan yang berstatus badan hukum.
(3)Kewajiban TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi Perusahaan/Penanam Modal kategori usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(4)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di dalam Daerah.
(5)Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 8

Rencana kegiatan program TJSLP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah dan usulan masyarakat.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

a.memfasilitasi perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP, dan
b.melakukan pembinaan pelaksanaan program TJSLP.

BAB V

PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSLP

Pasal 10

(1)Program TJSLP meliputi:
1. a.bina lingkungan sosial dan kemaritiman,
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, Cc. program langsung pada masyarakat, dan
3. d.program kepada Pemerintah Daerah.
(2)Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk: meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf kesehatan, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha, 5 9 A0 » p memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan,
1. g.peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat nelayan, dan
2. h.pengembangan sarana dan prasarana pariwisata,
(3)Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial, dan bina lingkungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(4)Program kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
(5)
(6)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat berdasarkan hasil kajian kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran. Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
1. a.hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada siapapun yang membutuhkan yang besarnya disesuaikan dengan kondisi saat itu, penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan. subsidi, berupa penyedian pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro kecil dan menengah, bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial, dan perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlit nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi b. d. e. £ penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus. Program kepada pemerintah daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d, berupa hibah untuk kepentingan layanan masyarakat.

Pasal 11

Bidang Kerja TJSLP terdiri atas: pendidikan, kesehatan, a. b. bidang sarana dan prasarana umum, olah raga dan seni:d. sosial keagamaan,e. bidang pariwisata,£ bidang kelautan perikanan,

(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)pelestarian lingkungan hidup, dan bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. h. 1.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…