DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah diatur tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta taat kerja badan pengelola perbatasan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapulauan Anambas.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6.Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah badan pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
7.Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
8.Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TIPOLOGI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 3

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPPD merupakan BPPD Kabupaten tipe A.

BAB III

WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

BPPD dalam pengelolaan wilayah negara dan Kawasan Perbatasan mempunyai wewenang:

a.melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi Daerah dan tugas pembantuan,
b.menjaga dan memelihara tanda batas Wilayah Negara,
c.melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan Daerah, dan
d.melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 6

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 7

BPPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan,

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan, b. . penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara,d. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara, pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan, dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan. e. f g

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

BPPD terdiri atas:

a.Kepala,
b.Sekretariat:
c.Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama,
d.Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan
e.Bidang Monitoring dan Evaluasi. Susunan Organisasi BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

BPPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kepala BPPD mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPD mempunyai fungsi:

a.menetapkan rencana dan program kerja BPPD sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
b.menyelenggarakan, memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada BPPD yang meliputi Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Bidang Monitoring dan Evaluasi serta Kelompok Jabatan Fungsional, menetapkan dan membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar, membina bawahan di lingkungan BPPD dengan cara memberikan reward dan punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional program kegiatan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan agar diperoleh hasil yang maksimal, menetapkan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja BPPD, menetapkan penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah, menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program reformasi birokrasi, menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya, merumuskan dan menetapkan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pelaksanaan produk hukum di lingkungan BPPD, penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan, . penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas, d. e. £ 8g h. 1. k. 1 m. . melaksanakan pengoordinasian pelaksanaann. pembangunan Kawasan Perbatasan, melaksanakan penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara, pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara, pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan, menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, O. P. r. s.
t.mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan BPPD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah: Uu. menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan BPPDj, dan
v.melaksanakan tugas lain dari Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, pelaporan program dan anggaran BPPD,
b.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang,
c.pelaksanaan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan,
d.pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dokumentasi dan hubungan masyarakat,
e.pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD,
f.pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan Standar Oerasional Prosedur layanan kepegawaian,
g.pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik,
h.pengelolaan layanan pengaduan masyarakat,
i.menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi,
j.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang meliputi urusan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran, pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, urusan akuntansi dan

(1)
(2)
(3)pelaporan keuangan, pengelolaan penatausahaan, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pembinaan jabatan, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan oleh Kepala BPPD. k.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…