DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai perubahan nbeberapa ketentuan pada Perda KKA No. 7 Th. 2016, yaitu Pasal 1 diubah; Pasal 4 diubah; Pasal 10 ayat (1) diubah; Pasal 14 dihapus; dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
b.bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2 0 1 6 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia - 3 Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS. dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2 0 1 6 Nomor 52), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Anambas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. - 4
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Kepulauan Anambas.
9.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
10.lnspektorat Daerah adalah lnspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 1 1 . Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 1 2 . Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
13.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah.
15.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
16.Staf ahli adalah Staf Ahli Bupati Kepulauan - 5 Anambas.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. 5.Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan - 6 Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan, bidang pertanian dan bidang pangan;
6. 6.Dinas Perhu bungan dan Lingkungan Hid up Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan bidang lingkungan hidup;
7. 7.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 9.Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
10. 10.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 1 1 . Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
11. 12.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
12. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan - 7 pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 14.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban um um dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. 1 5 . Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
e.Badan Daerah terdiri atas: 1 . Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
1. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
2. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan dan perencanaan;
3. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta urusansubmasyarakatperlindungan bencana;
4. 5.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan perbatasan negara.
f.Kecamatan terdiri atas:
a.Kecamatan Siantan Tipe A;
b.Kecamatan Siantan Selatan Tipe B;
c.Kecamatan Siantan Timur Tipe B;
d.Kecamatan Siantan Tengah Tipe B;
e.Kecamatan Palmatak Tipe A;
f.Kecamatan Jemaja Tipe A; - 8
g.Kecamatan Jemaja Timur Tipe B;
h.Kecamatan Siantan Utara Tipe B;
1. 1.Kecamatan Jemaja Barat Tipe B; j . Kecamatan Kute Siantan Tipe B.
2. 3.Ketentuan Pasal 10 ayat ( 1 ) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

( 1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPT bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah sebagai unit bersifat khusus serta pusat organisasi kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

(2)Rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

4.Pasal 14 dihapus.
5.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengalami pembentukan, perubahan nomenklatur dan/ atau penggabungan urusan pemerintahan, ketentuan pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. - 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkan di Tarempa pada tanggal Desember 2021 AS, I 4 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NoMoR 3 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINS! KEPULAUAN RIA U : ( / ) - o , o � _rARAF l - . ' Diundangkan di Tarempa pada tanggal 2 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULA - 1 0 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS I. UMUM Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi Perangkat Daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Sehingga lebih lanjut, pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan urusan pemerintahan dengan pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Terbitnya Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah telah disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Evaluasi kelembagaan dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin berat, hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah. - 1 1 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6€

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 16A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 16A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016