DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal Pemda kepada PT. Bank Riau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. b. 1 Bank Riau Kepri melalui Konversi Deviden Saham menjadi Tambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879), 7. 2 8. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261), 3 13. 14. 15. 16. 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah: 4 19. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2012 tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Bank Riau Kepri dan Perusahaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI MELALUI KONVERSI DEVIDEN SAHAM MENJADI TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas,
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, 5

(1)
(2)Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas, 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berkedudukan sebagai unsur 5. penyelenggara Pemerintahan Daerah: Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik yang berwujud uang 6. maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, Penyertaan modal daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau penempatan cadangan atau sumber lain untuk dijadikan modal perusahaan 7. daerah dan dikelola secara korporasi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 8. Kepulauan Anambas, Deviden Saham adalah bagian laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam 9. bentuk saham:

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam modal PT. Bank Riau Kepri. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari konversi atas Deviden Saham 6

(4)
(1)menjadi tambahan setoran modal Pemerintah Daerah. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa deviden saham sebesar Rp 323.713.768 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang dapat dikonversi dalam bentuk lembar saham sebesar Rp323.700.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp13.768 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dicatat pada rekening Pos-pos Kredit Dalam Penyelesaian Lain-Lainnya dan akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam bentuk saham apabila telah mencukupi nilai untuk perolehan 1 (satu) lembar saham. Pemerintah Daerah dapat menambah Penyertaan Modal dalam bentuk deviden saham kepada PT. Bank Riau Kepri pada tahun- tahun berikutnya dengan jumlah maksimal Rp. 5.000.000.000,-
(3)(lima milyar rupiah).

Pasal 3

Dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), menjadikan kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau Kepri menjadi sebanyak 78.237 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) lembar saham. Kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp7.823.700.000,00 (Tujuh Miliar

(2)7 Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 4

Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengelolaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggungjawab PT. Bank Riau Kepri.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan dan dikelola oleh PT. Bank Riau Kepri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat Woman. — 8
(1), kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. : Ditetapkan di Tarempa 1 Na. PARAF KOORDINASI PARAFI| | pada tanggal 31 Desember 2018 1. | SEKKETARIS DAERAH | | BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Po» ASS. UMUM LL | I-anarmai arsa: id So KeBA IM i " 3AG HUKUR I A4 $ ABWUL HARIS Diundangkan di Tarempa pada tanggal 21 Desember 2018 L) SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN AMBAS, SAH AR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2018 NOMOR £&8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (1/3 /2018) 9

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…