DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah in diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Anambas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
13.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
17.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
18.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat menjadi Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19.Staf ahli adalah Staf Ahli Bupati Kepulauan Anambas.

BAB II

PEMBENTUKAN, JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektifitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Perangat Daerah terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. 5.Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
6. 6.Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, bidang Pertanian dan bidang Pangan;
7. 7.Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan bidang Lingkungan Hidup;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. 9.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
10. 10.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
11. 11.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
12. 12.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan;
f.Kecamatan terdiri dari :
a.Kecamatan Siantan Tipe A;
b.Kecamatan Siantan Selatan Tipe B;
c.Kecamatan Siantan Timur Tipe B;
d.Kecamatan Siantan Tengah Tipe B;
e.Kecamatan Palmatak Tipe A;
f.Kecamatan Jemaja Tipe A;
g.Kecamatan Jemaja Timur Tipe B;

Pasal 5

Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 8

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

Pasal 9

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPT Dinas Daerah bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 10

(1)Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPT Dinas Daerah dibidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 11

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 12

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli.
(2)Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…