DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Saat Pajak Terutang; 6. Ketentuan Bagi Pejabat; 7. Penetapan, Tata Cara Pembayaran, dan Penelitian; 8. Penagihan; 9. Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kedaluwarsa; 10. Pengurangan; 11. Keberatan, Banding dan Gugatan; 12. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan; 14. Kedaluwarsa; 15. Ketentuan Khusus; 16. Ketentuan Pidana; 17. Penyidikan; 18. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal

Pasal 3

(1)Objek pajak adalah Perolehan Hak alas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: a. pemindahan hak karena: 1) jual beli; 2) tukar menukar; , 3) hibah; '4) hibah wasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) penunjukan pembeli dalam lelang; 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukumtetap; 10) penggabungan usaha;11) peleburan usaha;12) pemekaran usaha; atau13) hadiah. b. pemberian hak baru karena: 1) 1':elanjutan pelepasan hak; atau 2) di luar pelepasan hak.
(3)Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan.
(4)Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperoleh:a. diplomatik dan konsulat berdasarkan asas nerlakuan � , perwakilantimbal balik; b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dantugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 4

(1)Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. .BAB Ill DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2)Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam hal:a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; ct. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilaipasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyaikekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak .adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; 1. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
(3)Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2). huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan , dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan . .
(4)Dalam ha! N.JOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud padaayat
(3)belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapar didasarkan pa.da. Surat Ketera.ngan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(5)Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)adalah bersifat sementara.
(6)Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di Kabupaten Kepulauan Ant yang bersangkutan
(7)Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(8)Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawa.h dengan pemberi hibah . wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 4% fempat persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana · dimaksud dalam

Pasal 6

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5

ayat (1\ setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(7)atau ayat
(8). BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilavah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada. BABV SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 9

(1)Saat terutangnya pajak ditetapkan untuk:a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangariinya akta; b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggaldibuat dan ditandatanganinya akta; h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberianhak; . J. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; I. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta; dan dibuat tanggal sejak m. pemekaran usaha adalah ditandatanganinya akta; n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta: dan o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
(2)Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). BABVI KETENTUAN BAGI PEJABAT Pasal 10
(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani aktapemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Paja:k menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
(2)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
(3)Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran . Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah WajibPajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

Pasal 11

(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah danZatau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)dan ayat
(2)dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
(2)Pejabat Pembuat Akta Tarrah /Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan se bagaimana dirnaksud dalam

Pasal 11

ayat ( l) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3)Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3)dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13
(1)Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPD
(2)Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud nada ayat
(1)dilakukan dengan menggunakan SSPD.
(3)SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)juga merupakan SPTPD.
(4)SSPD sebagaiamana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…