DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 994.213.426.066.

Isi peraturan

Pasal 2

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 980.713.426.066 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enani Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 3

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.451.502.854 (Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajck Daerali;
2. b.Retribusi Daerah; dan
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaari Daerah yang dipisahkan.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dinaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.794.715.851 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.761.754.900 (Empat Milyar Tujuh Ratus Enari Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.915.188.467 (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
(5)Lain-I.ajn Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dinaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.979.843.636 (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enarn Ratus TigaL Puluh Enam Rupiah) .

Pasal 4

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 921.261.923.212 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembflan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah), .Yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 906.466.290.000 (Sembilan Ratus Enam Milyar Bmpat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Thansfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.795.633.212 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).

Pasal 5

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana D-rat;
3. c.I.ain-lain Pendapatan sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
(3)Dana Darurat sebagaimana dinaksud pada ayat (I) huruf b direncanakan sebesar Rp. . . (terbilang) .
(4)I.ain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,000 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 994.213.426.066 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Bmpat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Bnam Puluh Bnam Rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 693.594.256.221 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar I,ima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Bnam RIbu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Subsidi;
5. e.Belanja Hibah; dan
6. f.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 407.754.617.670,60 (Empat Ratus Tujuh Milyar Tujuh Ratus hima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Belas RIbu Enaln Ratus Tujuh Puluh Rupiah Enam Puluh Sen).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 252.740.447.515,40 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh tJuta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah Empat Puluh Sen).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. . . (terbilang) .
(5)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. . . (terbilang) .
(6)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32.749.191.035 (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah).
(7)Belanja Bantuan Sosial sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

(I) Anggaran Belanja Modal sebagainana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 135.997.422.931 (Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tuj.uh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua RIbu Sembflan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Modal Tanah;
b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c.Belanja Modal Bangunan den Gedung;
d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi;
e.Belanja Modal Aset Tetap lainnya; dan
f.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.671.243.523 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) .
(4)Belanja Modal Bangunan den Cledung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.877.122.633 (Tujuh Puluh Lima Mflyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Enan Ratu8 Tiga Puluh Tiga Rupiah) .
(5)Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.866.376.775 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 82.680.000 (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
(7)Belanja Modal Aset lalnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. . . (terbilang) .

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp ...... (terbilang), yang terdiri atas Belanja Tidck Terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalani Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 164.121.562.914 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp ........ (terbilang) .
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 164.121.562.914 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enaln Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah). Pasal 1 1 Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Penerimaan Pembiayaan; dan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan. Paed 12
(1)Anggaran Penerimaan Pembiayaan 8ebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Befas Milyar Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.Pencalran dana cadangan;
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. d.Penerinaan Pinjaman Daerah;
5. e.Penerimaan kembali pemberiari Plnjaman Daerah; dan
6. f.Penerimaan pembiayaan lainnya §esual dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. . . (terbilang) .
(4)Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagainana dinaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. . . (terbilang).
(5)Penerimaan nnjaman Daerah sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
(6)Penerinaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e direncanakan sebesar Rp. . . (terbilang).
(7)Penerinaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 13

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Mflyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pembentukan dana cadangan;
2. b.Penyertaan Modal Daerah;
3. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah; dan
5. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
(2)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
(4)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. . . (terbilang).
(5)Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. . . (terbilang) .
(6)Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. . . (terbilang).

Pasal 14

(1)Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengahibatkan teljadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. - 13.500.000.000 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) . Pasal 1 5 ( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Arm Tahun Anggaran 2025, dengan tata care sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Amggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Bencana alan, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biaca;
2. b.Pelakeanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusahan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan pubHk.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran ben.alan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat Peraturan Perundang-Undangan ; dan / atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagainana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.Lanpiran I Rin8kasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; b.hampiranll Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiranlll Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.IAmpiran lv Rekapitulasi Belanja Menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.I.ampiranv Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselaraari dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerch dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lanpiran vI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
1. 9.hampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
h.Lanpiran VIII Sinkrohicasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.I.ampiran lx Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prograln Phoritas Daerch;
j.I+ampiran x Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
k.I.ampiran xI Daftar plutang Daerch;
1. 1.Lanpiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan lnvestaal Daerah hinya; in. Lanpiran RIII Daftar Perkiraan Penambahan den Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset I.air-lain;
n.hampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
o.Lanpiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
p.Lanpiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. Paed 17 Bupati menetaphan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…