DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Hiburan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, 'Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomot 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnor 244, Tarnhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diu.bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noror 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pererihtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 5679];
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah; Dengan Persetuj.an Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dah BUPAT! KEPULAUAN ARU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan mama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 3

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa pcnyclecnggaraan Hiburan dengan dipurgut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ adalah.
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan scjenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar, golf, dan bolling; h, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
8. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kcbugaran (fitness center); dan j pertandingan olahraga.

Pasal 4

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Pasal Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggara.kan Hibrat,

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1] Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jurlah uang yang diterima atau yang scharusnya ditcrima olch pcnyelonggara Hiburan.

(2)Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (l] termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 7

Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing- masing objek pajak adalah scbagai berikut:

a.tarif pajak nonton film scbesar 10 % [scpuhuh pcrsenj;
b.tarif pajak untuk pagelaran kesenian, music, tart dan/tau busan bcrkclas local/tradisional scbtsar 0 % (nol persen};
c.tarif pajak untuk pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana berkelas nasional sebesar 10 % [sepuluh persen);
d.tarif pajak untuk pagelaran keserian, music, tari dan/atau busana berkeles internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
e.tarif pajak untuk contes kecantikan yang berkelas local/tradisional sebesar 0 % (nol persen];
f.tarif pajak untuk contes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
g.tarif pajak untuk contes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
h.tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial scbesar 0 % (nol persen];
i.tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10 % (sepuluh persen); • •
j.tarif pajak untuk diskotik, karaoke, khub malam, pub, bar, music hidup {live music), music dengan disk joke (DJ] dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
k.tarif pajak untuk sirkus, acrobat dan sulap yang berkelas local/tradisional sebsar 0 % (pol persenj; I. tarf pajak utuk pater yang bersifat korhersial sebestr 0 % {nol pcrsen}; mh. tarif pajak untuk perm~inan bilyar dan bowling scbesar 10 % (sepuhuh pcrsen);
n.tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas local/tradisional sebesoar 0% (nol persen);
o.tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas national dan internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
p.tarif pajak untuk permainan ketangkasan bertaraf local/ tradisional se besar 10 % (sepuluh persen);
q.tarif pajak untuk permainan ketangkasan berkelas nasione] dan internasional sebesar 10 % (sepuluh persenj;
r.tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa scbcsar 10 % (scpuluh persen);
s.tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesor 10 %{sepuluh persen];
t.tarif pajak umtuk pertandingan olahraga berkelas local/ tradisional scbesar 0 % (nol persen}; u, tarif paja.k untuk pertandingan olahraga berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
v.tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran pokak Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mergalikan tarif scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana diraksud dalam Pasal 6. •

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak Hibuan adalah jangka waku yang lamanya 1 {satu) bulan.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 11

Saat pajak ter~tang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

(I) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang torutang paling lama 30 {tiga puluhj hari kerja setelah scat terutangnya Pajak dan paling lama 6 [enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib Pajak (2} SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STD, Surat Krputusan pembetulan, Surat Kcputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dihunasi dalam jangka waktu paling lama l{satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3)Bupati atas permohonan wajjib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mergangsur atau menunda pembayaran ajak, dengan dikenakan bunga sebes@r 2 % (dua persen] sebulan.
(4)Ketentan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan pemundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1] Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Perbetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. [2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. •

BAB VIII

KEDALUWARSA

Pasal 14

(1)Hak untuk melakkan penagihan Pajak mcnjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (liria} Tahun terhitung scjak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
(2)Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tertangguh apabila ;
1. a.diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
2. b.ada pengakuan hutang Pajak dari wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (3] Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut
(4)Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b adalah wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan bchum mclunasinya kcpada Pomcrintah Daerah.
(5)Pengakuan utang sccara tidak langsung scbagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Pajak.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…