Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 10 Tahun 2017
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Hiburan.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Hiburan.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
Dengan Persetuj.an Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dah BUPAT! KEPULAUAN ARU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.
BAB II
Dengan mama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
h, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Pasal Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggara.kan Hibrat, BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB III
(1] Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jurlah uang yang diterima atau yang scharusnya ditcrima olch pcnyelonggara Hiburan.
Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing- masing objek pajak adalah scbagai berikut:
• •
I. tarf pajak utuk pater yang bersifat korhersial sebestr 0 % {nol pcrsen}; mh. tarif pajak untuk perm~inan bilyar dan bowling scbesar 10 % (sepuhuh pcrsen);
u, tarif paja.k untuk pertandingan olahraga berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
Besaran pokak Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mergalikan tarif scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana diraksud dalam Pasal 6. BAB IV WIL.AYAH PEMUNGU'TAN Pasel 9 Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru .. • BAB V MASA PAJAK
BAB V
Masa Pajak Hibuan adalah jangka waku yang lamanya 1 {satu) bulan. BAB VI PENETAPAN
BAB VI
Saat pajak ter~tang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VII
(I) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang torutang paling lama 30 {tiga puluhj hari kerja setelah scat terutangnya Pajak dan paling lama 6 [enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib Pajak (2} SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STD, Surat Krputusan pembetulan, Surat Kcputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dihunasi dalam jangka waktu paling lama l{satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(1] Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Perbetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. [2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. • BAB VIII KEDALUWARSA
BAB VIII
(3] Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut
BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF
Membuka PDF…