DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyeberangan Air.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR. BAB ! KETEN'TUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1.Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang diriliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pererintah Kabupaten Kcpulauan ru.
3.Objck Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pererintah Dacrah kepada orang pribadi atau badan untuk tujuan kepentingan umum.
4.Subjck Retribusi adaleh orang pribadi atau Badan yang mcnggunakan atau menikmati playanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pecaerintah Daerah.
5.Wajjb Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Per undang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasu.k pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6.Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7.Tingkat penggunaan jass adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyclenggaraan jasa yang bersangkutan.
8.Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru. 9, Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atat presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.
10.Mase Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertontu dari Pcmcrintah Daerah yang bersangkutan.
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 12, Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat bukti pembayaran lainnya, berupa karcis, kupon dan kartu lengganan yang dibayarkan kcpada Wajib Retribusi.
13.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adelah bukti pcombayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tem pat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 14, Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

BAB I

NAMA, OBEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan orang atau barang dcngan monggunekan kendaraan di air yang yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(l] Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan orang atau barang dengan menggunakan kendaran di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)Dikecualikan dari objek retribusi scbagaimana dimaksud p~da ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pererintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas Penyeberangan di Air yang disediakan/ diselenggarakan, oleh emerintah Daerah. Pase1 5 Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Bedan yang diwajibken untuk melakukan pembayaran retribusi Penyeberangan di Air sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

GOLONGAN RETRIDUSI

Pasal 6

Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan scbagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Tarif Retribusi Penyeberangan di Air diukur berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat [l) harus sesuai dengan biaya penyediaan Penyeberangan di Air yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyediakan jasa enyeberangan di Air

(3)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati. (2 I I I •

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA 'TARIF RETRIBUSE

Pasal 8

(I) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)Keuntungan yang layak sebagairana dimaksud pada ayat (1) adalah kcuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa Penycberangan di Air tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah nilai rupiah atau yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(2)Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
(3)Tarif Retribusi ditetapkun dengan Peraturan Daerah.
(4)'Tarif Retribusi ditinjau kerbali paling lama 2 (dua) Tahun sekali
(5)Tarif Retribusi ditinjau kembali sebagaimana dimakud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Perugutan Retribusi yang terutang dilakukan di wilayeh Kabupaten Kepulauan Aru

BAB VIII

MASA RETRIUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Penyeberangan di Air sesuai dengan waktu yang tertera dalam tiket. •. ,

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Da~rah {SKRD) tau dokumen lain yang dipersarakan.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

(1)Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan pada saat diterimanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yeng dipersamakan.
(2)Pembayaran retribusi dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penycberangan di air atau ditetapkan dengan Keputusen Bupati.
(3)Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memberikan bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (88RD) atau dokumen lain yang dipersamakan krpada Wajib Retribusi.
(1)Pemanfaatan retribusi diutamakan untuk mendanai penyelenggaraan Pelayanan penyediaan Penyeberangan di Air.
(2)Peranfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat [l) ditetapkan oleh Bupati,

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…