Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2017
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyeberangan Air.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyeberangan Air.
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR. BAB ! KETEN'TUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
9, Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atat presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.
12, Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat bukti pembayaran lainnya, berupa karcis, kupon dan kartu lengganan yang dibayarkan kcpada Wajib Retribusi.
14, Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
BAB I
Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan orang atau barang dcngan monggunekan kendaraan di air yang yang disediakan Pemerintah Daerah.
(l] Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan orang atau barang dengan menggunakan kendaran di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas Penyeberangan di Air yang disediakan/ diselenggarakan, oleh emerintah Daerah. Pase1 5 Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Bedan yang diwajibken untuk melakukan pembayaran retribusi Penyeberangan di Air sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB III GOLONGAN RETRIDUSI
BAB III
Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan scbagai Retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV
Tingkat penggunaan jasa Tarif Retribusi Penyeberangan di Air diukur berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat [l) harus sesuai dengan biaya penyediaan Penyeberangan di Air yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyediakan jasa enyeberangan di Air
(2 I I I • BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA 'TARIF RETRIBUSE
BAB V
(I) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII
Perugutan Retribusi yang terutang dilakukan di wilayeh Kabupaten Kepulauan Aru BAB VIII MASA RETRIUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII
Masa Retribusi Penyeberangan di Air sesuai dengan waktu yang tertera dalam tiket. •. ,
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Da~rah {SKRD) tau dokumen lain yang dipersarakan. BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB IX
BAB X PEMANFAATAN Puasal 14
Membuka PDF…