DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi Olahraga.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturant Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Tirur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350];
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomor 5049];
4.Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Noror 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); tentang Republik •
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentag Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATI KEPULAUAN ARU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIUSI Pesa) 2 Dengan nama Retribusi Terpat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi scbagai penbayaran atas pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mengguanakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga. Pasa! 5 Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Baden yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau perotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB ILL

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. ·.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(I) Tingkat penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. () Apabila tingkat penggunaan jasa sebagairmana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daera.h.

(3)Tirgkat pengguean jasa scbageirana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasel 9 (1 Tarif scbagairana dirakcsud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besamnya retribusi yang terutang.

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaren dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harge paser.
(2)Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurat golongan, estai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
(3)Tarif Retribusi ditetapkan scbesar 75 % (tujuh puluh lima persen)
(4)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
(5)Tarif Retribusi ditinjau kembali scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatiken indeks harga dan perkembangan perekonomian. BABVJI WILAYAH PEMUNGUTAN Pase1 10 Pemungutan retribusi yang terutang dilakukan pada wilayah Kabupaten Kepulatan Aru, kecuali wilayah/ tempat yang behum ada pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga. u Pasa 12 Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkamnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD] atau dokumen lain yang dipersamakan. BA IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 1l Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jangka waktu yang lamanya jangka waktu yang lamnanya 1 (satu) hari.

Pasal 13

(I) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan pada saat diteriranya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD] atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Tata cara pclaksanaan perungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran ata penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang telah dilakukan dengan cara ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB X

PEMANFAATAN

Pasal 14

(l) Pemanfaatan retribusi diutamaan untuk mendanai pemeliharaan Tempat Rekcreasi dan Olahraga.

(2)Pemanfaatan retribusi scbagaimana diraksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(1)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayer tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen] setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD}. [2) Sanksi sebagaimana dimaksud pade ayat {I) dikenakan untuk paling lama 5 {lima) bulan. •
(1)Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tcpat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga scbesar 2 % (dua persen) setiap bulan dati Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayer dan ditagih dengan menggunakan STRD
(2)Penagihan Retribusi sebagoimama dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat tegurart.
(3)Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa sctelah melampaui waktu I (satu) Tahun scjak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (4] Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertangguh apabila: a, ditcrbitkan Surat Teguran; etau
1. b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (5] Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal ditcrimanya Surat Teguran tersebut

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

(1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimeksud pada ayat (l].
(3)Apabila dalam waktu I (satu) bulan setelah kcdaluwarsa Bupati belum menctapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dianggap telah dihapus.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengethuinya memerintahkan pengandangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Ditetapkan di Dobo pada tanggal 19 April 2017 BUPATT KEPULAUAN ARU, ttd JOHAN GONGA Diundangkan di Dobo pada tanggal 15 Mei 2017 PIE.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, ttd MOHAMAD DJUMPA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU ; NOMOR 34/12/TAHUN 2017 Salinan scsuai dengan aslinya KEPA' KUM, NIP. 19711105 200501 1 009

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…