DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di 'Tepi Jalan Umum; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seramn Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lcmbaran Negara Republk Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5025);
4.Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Darah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 130, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); '
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimane telah diubah beberapa k~li terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pererintahen Dacrah [Lerbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 58, 'Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Dlam Negeri Norr 80 Tahun 2015 tentang Perbentukan Produk Hukum Dacrah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK~LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU BUPATT KEPULAUAN ARU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB II

NA.MA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas setiap pclayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dibrikan oleh Pemerintah Da~rah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayahan Parkir di Tepi Jalan Unum adalah penyediaan pelayanan Parkir di tepi Jalan Ururn yang ditentukan oleh Pererintah Daerah, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mehggunakan pelayanan fas~litas Parkir di Tepi Jalan Urur yang disediakan oleh Pererintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi Jasa Urum adalah orang pribadi @tau Badan yang menurut ketentunn Peraturan PertundangUndangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Unur.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pclayanan Parkir di Tepi Jalan Umurn digolongken sebagai Retribusi Jasa Urumn

(2)Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekwensi, lokasi dan jangka waktu parkir.
(3)Apabila tingkat. penggunaan jasa sebagaimana dirmaksud pad~ ayat (1) suit diukur raka tingk~t penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan runus yang dibuat oleh Perm~rintah Daerah.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKT'UR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Prinsip dan as~ran dalam penetapan tarif retribusi j~sa pelayanan Parkir di Topi Jalan Urum ditetapkan berdasarken biaya penyediaan jasa denigan merperhatikan kemampuan masyrakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut
(2)Prinsip dan s~saran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)'Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ? ayat (l) adalah rili uang yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(2)Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. (3] Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
(5)Tarif Retribusi ditinjau kembali sebagaimane dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mcmperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Permungutan retribusi yang terutang dilakukan pada wilayah Kabupaten Kepubauan Aru, kecuali wilayah/tempat yang behum ada pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. •

BAB VIII

MASA RE'TR1BUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasat 11 +. Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Urum adalah jangka waktu yang lemnya I (satu) hari.

Pasal 12

Seat Retribusi 'Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Kctctapan Retribusi Dacrah (8KRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENEN'TUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

(I) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan pada saat diterimanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)] atau dokumer lain yang diper@arakan.

(2)Tata cara pelaksanaan permungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 8SRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retrfbusi yang telah dilaktkan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, •

BAB XI

ANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

(1)Dal~rn hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (ua persen] setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD),
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dikenakan untuk paling lama 5 (lima) bulan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…