Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan; I. Pas1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
•
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATT KEPULAUAN ARU MEMUTUSKAN : Menetapkan ' PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN. •
BAB II
Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai perbayaran atas pelayanan Terpat Pelelangan yang diberikan oleh Pererintah Daerah.
(1 Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan cleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jase pelelangan serta fasilites lainnya yang disediakn di tempat pelelangan.
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Tempat Pelelangan.
Wajib Retribusi adalah orang pnibadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. BAB II OLONGAN RETRIBUSI Retribusi Tem pat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha BAB IV CARA MENG~KUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV
2) Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pererintah Daerah.
BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB V
(] Prinsip dan sasaran dalam pcnetapan tarif retribusi Temp~t Pelelangan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas. [2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memporhatikan biajya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya pengendalian pelayanan tersebut. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI
[2] Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengen prinsip dan sasaran penetapan tatif retribusi. (3] Tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar S % (Lima persen) yang terdiri dari :
(4 Tarif Retribusi itinjau kembali paling lama 3 (tiga} Tahun sekali.
BAB VIL WILAYAH PEMUNGUTAN Paseal 10 Pemungutan retribusi yang terutang dilakukan pada wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, kecugl wilayah/tempat yang belum ada pelay~nan Tempat Pelelangan. BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERLTANG
BAB VII
Mase Retribusi Tempat Pelelangan adalah jangka waktu yang lamany~ jangka waktu yang lamanya l (satu) hari.
Sant Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersarakan. BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB IX
[1) Surat Kettapan Retribusi Dacrah, yang slanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya julah pokok retribusi yang terutang.
(3, Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjtnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mnenggnakan foriulir atau tclah dilakukan dengan cara ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang dittnjuk oleh Bupati. (4} Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran dan/ata penundaan perbayaran, apabila sulit membayar sckaligus den/atau tcpat waktu. BAB X PEMAN FAA'TAN
BAB X
(l) Perarfaateat, retribusi diutamakan untuk mend~nai p~cliharaan tcmpat pelelangan.
BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF
Membuka PDF…