DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan; I. Pas1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahtun 22003 tentang Pembentukan Kabupaten 8eram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noror 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4350;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Noror 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagpimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 5679); •
5.Perat~ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATT KEPULAUAN ARU MEMUTUSKAN : Menetapkan ' PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN. •

BAB II

OLONGAN RETRIBUSI Retribusi Tem pat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai perbayaran atas pelayanan Terpat Pelelangan yang diberikan oleh Pererintah Daerah.

Pasal 3

(1 Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan cleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jase pelelangan serta fasilites lainnya yang disediakn di tempat pelelangan.

(2)Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat [l] adelah terpat yang dikontrak oleh Pererintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pade ayat (1) adaah tempat pelelangan yang disediakan, dimliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BU'MD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Tempat Pelelangan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pnibadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB IV

CARA MENG~KUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1)Tingkat penggunaan jasa Tempat Pelelangan diukur berdasarkan rums yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 2) Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pererintah Daerah.
(3)Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah pcnggunaan jasa yang dijadiken dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(] Prinsip dan sasaran dalam pcnetapan tarif retribusi Temp~t Pelelangan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas. [2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memporhatikan biajya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya pengendalian pelayanan tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Tarif sebagairana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. [2] Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengen prinsip dan sasaran penetapan tatif retribusi. (3] Tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar S % (Lima persen) yang terdiri dari :
1. a.3%(tiga persen) dipungut dari Penjual/Perilik Ian; dan
2. b.2%(dua persen) dipungut dari Pernbeli,/ Pedagang Papalele. (4 Tarif Retribusi itinjau kembali paling lama 3 (tiga} Tahun sekali.
(5)Tait Retribusi ditirjat kerbali scbagaimania dirhaksud pada ayat [4) dilakukan dengan memperhatikan indeks hhrga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERLTANG

Pasal 11

Mase Retribusi Tempat Pelelangan adalah jangka waktu yang lamany~ jangka waktu yang lamanya l (satu) hari.

Pasal 12

Sant Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersarakan.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

[1) Surat Kettapan Retribusi Dacrah, yang slanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya julah pokok retribusi yang terutang.

(2)Perb~yarn retribusi dilakukan pada Satuan Kera Perangkat Daera.h yang mncmpunyai tugas dan tanggung jawab di bidan.g Pelelangan atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3, Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjtnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mnenggnakan foriulir atau tclah dilakukan dengan cara ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang dittnjuk oleh Bupati. (4} Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran dan/ata penundaan perbayaran, apabila sulit membayar sckaligus den/atau tcpat waktu.

BAB X

PEMAN FAA'TAN

Pasal 14

(l) Perarfaateat, retribusi diutamakan untuk mend~nai p~cliharaan tcmpat pelelangan.

(2)Perhanf@aten retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…